Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bupati Banjarnegara Jadi Tahanan KPK, Warga Gelar Syukuran, Cukur Gundul hingga Pasang Spanduk

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersanga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Bupati Banjarnegara Jadi Tahanan KPK, Warga Gelar Syukuran, Cukur Gundul hingga Pasang Spanduk
KOMPAS.com/FADLAN MUKHTAR ZAIN
Sejumlah spanduk terpasang di sudut Alun-alun Banjarnegara, JawaTengah, setelah KPK menetapkan bupati setempat Budhi Sarwono sebagai tersangka korupsi. 

Selain tasyakuran, dua orang warga juga melakukan aksi cukur gundul.

Salah seorang anggota FBB, Yanto Togog mengaku, sebelumnya telah bernazar akan mencukur gundul rambutnya apabila kasus korupsi tersebut terbongkar.

"Saya memang sudah bernazar cukur gundul."

"Dengan cukur gundul ini semoga ke depan pemerintahan di Banjarnegara menjadi bersih," ujar Yanto.

Pasang spanduk

Masih dari Kompas.com, rasa syukur masyarakat mengetahui Bupati Banjarnegara jadi tahanan KPK juga dituangkan dengan memasang spanduk.

Ada tiga spanduk di setiap sudut alun-alun, di antaranya:

Berita Rekomendasi

- Terima kasih KPK telah menyelamatkan Banjarnegara

- Kemenangan Satriya-satriya Pinunjul Banjarnegara

- Selamat jalan bupatiku, semoga tidak kembali lagi ke Banjarnegara

Baca juga: Bupati Banjarnegara jadi Tersangka KPK, Minta Fee Proyek hingga Ikutkan Perusahaan Keluarga

Di bagian bawah spanduk itu terdapat tulisan FBB dan Forjasi.

Ketua Forjasi, Imam Nafan membenarkan bahwa pihaknya yang memasang spanduk tersebut.

"Spanduk tersebut sebagai apresiasi terhadap kinerja KPK yang telah menetapkan bupati sebagi tersangka," ujar Imam saat dihubungi wartawan, Sabtu.

Dikatakan Imam, selama kepemimpinan Budhi Sarwono, banyak penyedia jasa kontruksi di Banjarnegara yang tidak mendapatkan proyek.

Menurut dia, di Banjarnegara ada sekira 270 perusahaan penyedia jasa kontruksi.

Dari jumlah itu, 159 berbentuk CV dan sisanya PT.

"Selama ini sejak 2017 APBD Perubahan, bisa dikatakan tidak mengakomodasi kepentingan kami."

"Karena paket (proyek) dibikin besar dan larinya ke (proyek) jalan semua," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Kompas.com/Fadlan Mukhtar Zain)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas