TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Minyak bersubsidi Rp 14 ribu dari pemerintah akan datang di Supermarket Retail Tiara Dewata, Denpasar Jumat (21/1) besok.

Untuk saat ini, Tiara Dewata masih menjual minyak goreng kemasan dengan harga rata-rata di atas Rp 20 ribu per liter.

"Dua hari baru sampai (minyak goreng subsidi pemerintah). Oh ya harga minyak di Tiara Dewata masih di atas Rp 14 ribu ya. Yang disubsidi masih dalam proses pengiriman," kata Manager Operasional Tiara Dewata, Novie Setyo, Rabu (19/1).

Novie mengatakan, pihaknya sangat mendukung hadirnya minyak kemasan sederhana yang disubsidi oleh pemerintah pusat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok.

Beberapa waktu lalu, ia pun sempat menghadiri pertemuan dengan beberapa asosiasi retail. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang pemerintah yang akan menekan harga pada distributor.

"Sebenarnya programnya itu di produsen. Produsen tidak mau mengeluarkan produk dengan kemasan sederhana. Tidak mau atau mungkin karena dengan alasan-alasan pemerintah menyampaikan pengusaha itu maunya diekspor saja karena nilainya lebih tinggi," katanya.

Dia mengatakan, padahal kebutuhan dalam negeri juga harus dipertimbangkan. Dan menurut informasi yang ia dapatkan, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 3 triliun agar minyak sederhana bisa sampai ke masyarakat dengan batas harga Rp 14 ribu.

Itu berarti dana sekian triliun tersebut telah disubsidikan untuk distribusi sehingga harga minyak goreng di seluruh Indonesia seharga Rp 14 ribu itu ditambahkan dengan dikeluarkannya dari PPN.

"Dan PPN dibayarkan pemerintah. Rasanya begitu kebijakan itu. Apa pun itu, kami akan mengikuti aturan pemerintah. Tidak masalah. Yang terpenting kami ada penyediaan kepada masyarakat. Harapan pemerintah harga-harga yang mahal akan diturunkan oleh produsen juga karena adanya minyak yang harga Rp 14 ribu," katanya.

Pola distribusi yang dilakukan Tiara Dewata adalah menghindari pedagang nakal yang biasanya membeli minyak goreng di Tiara Dewata untuk dijual kembali.

Pola distribusi tersebut adalah memberikan batasan jumlah pembelian minyak goreng. Awalnya minyak goreng bisa dibeli oleh para pedagang, kini hanya dikhususkan untuk rumah tangga dan maksimal pembelian 5 pcs minyak goreng.

"Kami hindari itu dengan cukup kita jual dengan rumah tangga saja. Yang kemarin 5 pcs kami batasi karena kami berpendapat bahwa untuk kebutuhan rumah tangga itu cukup 5 pcs. Kalau kemarin diborong sampai 30 karton untuk apa? Kalau dijual lagi dengan harga yang lebih mahal kan artinya tidak membantu pemerintah. Pemerintah kan mau menstabilkan harga," ujarnya.

Pihaknya pun hanya mengikuti distributor saja. Jika harga dari distributor tinggi, tentunya ia ikuti.

"Jadi tidak ada istilah nimbun. Karena kebutuhan pokok itu harus ada," katanya.