Dia mengatakan secara kelembagaan, DPD RI siap membantu warga Sumedang mendapatkan hak mereka kembali. 

"Kami mengawasi eksekutif. Harapan saya, jangan sampai ini jadi masalah hukum," katanya seraya meminta agar selama proses pengupayaan ganti rugi, warga juga bersabar. 

Tiga Persoalan

Anggota DPD RI asal Sumedang, Eni Sumarni mengatakan, DPD RI telah menerima laporan tentang persoalan ini sejak 7 Oktober 2020. Warga, menurut Eni, sudah mengeluh ke mana-mana.

"Bahkan sudah sampai ke Kementerian PUPR juga," ujarnya, kemarin.

Pada Oktober 2020, kata Eni, DPD RI sempat memanggil Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang.

Dari pertemuan itu didapat kesepakatan bahwa pada November tahun yang sama, persoalan selesai.

Namun, hingga kini, persoalan tak kunjung selesai. Warga tetap menuntun ganti untung atas lahan yang dipakai tol. 

Menurut Eni, ada tiga persoalan yang dihadapi warga tujuh desa di Sumedang ini.

Pertama, harga beli lahan oleh Pemerintah yang tak sesuai. Kedua, perbedaan ukur antara yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan yang dibayarkan ganti oleh pemerintah.

Ketiga, ada diskriminasi harga pada lokasi tanah yang sama. Sebagian mendapatkan harga tinggi, sebagian harga tak sesuai bahkan cenderung rendah. 

"Kami tidak ingin lama-lama, tadi dari Pemprov Jabar minta waktu untuk konsultasi dengan Gubernur. Dua minggu, setelah dua minggu ini, kami akan tindak lanjuti lagi. Kami yakin Pak Gubernur juga mau karena tidak ada pemimpin yang mau melihat warganya menderita," katanya. 

Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, mengaku sangat berterima kasih kepada DPD RI yang telah mempertemukan langsung warga dengan Pemprov Jabar, kemarin. Pertemuan itu diharapkan memberi solusi. 

"Kami harap agar titik temunya segera tercapai. Kami Pemkab Sumedang bisa secepatnya menyelesaikan persoalan. Kalau terus berlarut-larut, persoalan ini bisa berefek buruk terhadap daerah," kata Erwan. (kiki andriana).

Baca juga: Bobotoh Berharap Persib Berjuang Mati-Matian