Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong camat di wilayah perbatasan menjadi garda terdepan diharapkan bisa memberikan penjelasan ke publik dan masyarakat untuk tetap tenang dalam pengendalian inflasi.

Camat juga diminta untuk membantu mengawal penyaluran Bansos atau bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran dan mengawasi data dari tingkat musyawarah desa hingga ke kecamatan.

Baca juga: Pemerintah akan Berikan BLT untuk Anak Yatim Piatu, Lansia dan Difabel

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin meminta semua camat untuk selalu memberikan penguatan kepada masyarakat di kawasan perbatasan tentang wawasan kebangsaan.

"Dalam penyiapan proposal pembangunan infrasruktur, tidak hanya melihat pada aspek kesejahteraan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan di daerah,"  kata Jeffry dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).

Selain itu, Jeffry juga menerangkan camat perbatasan dan kepala badan pengelolaan perbatasan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan teman-teman yang bertugas di kawasan perbatasan seperti PLBN, Pamtas, Pamputer, dalam menjaga wilayah perbatasan.

"Ke depan BNPP akan memaksimalkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini kepada semua anggota camat perbatasan dan kepala badan pengelolaan perbatasan daerah, seperti yang telah dilakukan pada kegiatan Diklat Intelijen pada bulan Maret 2022 di Bandung, dalam rangka mencegah dan mengantisipasi pelanggaran di kawasan perbatasan," kata Jeffry.

Kemarin, Kamis, (15/9/2022), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2022 di Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: Kepala Desa di Majalengka Tolak Salurkan BLT BBM Karena Data Tidak Tepat Sasaran

Jeffry menambahkan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan di kawasan perbatasan negara dalam mendukung agenda kebijakan nasional di kawasan perbatasan.

"Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan, memiliki makna strategis sebagai forum bagi camat dan aparatur di perbatasan untuk berbagi pengalaman dan informasi serta untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi camat di kawasan perbatasan," kata Jeffry.

Topik pada sesi pertama mengupas Pertahanan dan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara (KPN), sedangkan pada sesi kedua memaparkan Kesiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Penguatan Kelembagaan serta Pembumian Nilai Pancasila di KPN yang diberikan dari beberapa nara sumber.

Baca juga: Adian Napitupulu Bedakan BLT Era SBY dan Jokowi, Minta AHY Banyak Belajar Data dan Berhitung Lagi

Sedangkan topik pada sesi akhir membahas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Strategi Penanganan Stunting di KPN.