Profil Asmar, Pimpin Meranti Setelah Bupati Kena OTT KPK, Purnawirawan Polri, Hartanya Rp 694 Juta
Wakil Bupati Meranti, Asmar akan memimpin Kabupaten Meranti setelah sang bupati, Muhammad Adil terjaring OTT KPK. Asmar adalah purnawirawan Polri.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Arif Fajar Nasucha
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 625.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/136 m2 di KAB/KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/184 m2 di KAB/KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp ----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 68.100.000
D. SURAT BERHARGA Rp ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.499.041
F. HARTA LAINNYA Rp ----
Sub Total Rp 694.599.041
UTANG Rp ----
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 694.599.041
Ditelepon Gubernur Riau Jadi Plh Bupati Meranti
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar langsung menelepon Asmar dan menunjuknya sebagai Pelaksana Harian atau Plh Bupati Meranti.
Penunjukkan Asmar jadi Plh Bupati Meranti karena M Adil ditangkap KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.
Asmar memastikan seluruh roda pemerintah di kabupaten termuda di Riau tererbut terus berjalan.
Hal tersebut disampaikan Asmar selepas melakukan pertemuan dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemda Kepulauan Meranti, Jumat (7/4/2023) di kediaman Rumah Dinas Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
Dia menyampaikan, sudah berkoordinasi dengan Gubernur Riau, di mana seluruh tanggungjawab dan kebijakan pemda Kepukauan Meranti saat ini diserahkan kepadanya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati
"Jadi roda pemerintahan itu tetap jalan. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ungkap Asmar, dikutip dari Tribunpekanbaru.com.
Namun, ia masih menunggu SK dari Mendagri untuk penetapan dirinya sebagai Plh.
"SK dari mendagri usulan dari provinsi," jelasnya.
Terkait OTT yang terjadi, Asmar menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
"Masalah yang tadi malam, itu kita serahkan ke penegak hukum yang bersangkutan KPK," jelasnya.
Terkait penyegelan sejumlah kantor oleh KPK, Asmar menegaskan tidak akan mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan.
"Itu tidak bisa kita ganggu, kita tunggu perintah KPK," tuturnya.
Asmar menegaskan, roda pemerintahan di Kepulauan Meranti akan terus berjalan dan dimaksimalkan.
"Pekerjaan kota tetap jalan, pelayanan ke masyarakat kita primakan yang utama," jelasnya.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Rina Ayu) (TribunPekanbaru.com/Teddy Tarigan/Nasuha Nasution)
