TRIBUNNEWS.COM - (Selasa, 6/6/2023) HIPMI Banjarnegara melakukan Koordinasi Dan Penilaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dalam hal ini, dinas terkait adalah Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara.

Ini adalah tahun ke-3, HIPMI dipercaya sebagai pemangku kepentingan yang memberikan penilaian kinerja PMPTSP dari unsur eksternal yaitu dari kalangan pelaku usaha.

Penilaian oleh HIPMI ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang proses perijinan dan investasi dari sudut pandang luar, khususnya para pelaku usaha dan investor.

Diharapkan akan lebih bisa mendorong percepatan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan terkait perijinan, sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses dan mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Pelayanan yang baik akan sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang baik. 

Ketua HIPMI Banjarnegara Andi Haryono menyampaikan bahwa ini adalah sebuah langkah dan bentuk sinergi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha.

Bentuk keterbukaan pemerintah untuk bisa menerima masukan dari luar khususnya terkait dengan proses perijinan dan penanaman modal/investasi langsung dari para pelaku usaha melalui HIPMI sebagai pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Tidak hanya selesai di proses penilaian kinerja, tapi  HIPMI dan Disnakerpmptsp Banjarnegara berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang lebih baik di masa depan.

Banyak hal yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan antara Hipmi dan Disnakerpmptsp agar bisa memberikan sumbangsih yang terbaik untuk banjarnegara khususnya dari aspek perijinan, penanaman modal dan kemudahan berusaha.

Secara umum, sudah banyak perbaikan dalam berbagai aspek apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih ada beberapa hal yang masih menjadi catatan dan perlu ditingkatkan lagi.

Perijinan di Banjarnegara juga masih bergabung dengan dinas lain yaitu dinas tenaga kerja, tapi sedang dalam proses pemisahan antara disnaker dengan PMPTSP.

Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang tahun-tahun sebelumnya sudah diusulkan juga sudah dianggarkan dan bahkan sudah mulai proses lelang untuk pembangunannya.

Ditargetkan akhir tahun 2023 atau paling lambat awal 2024 sudah bisa beroperasi.

Keberadaan Mall Pelayanan Publik diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Nantinya dalam satu Gedung MPP akan ada berbagai OPD dan instansi sehingga memudahkan masyarakat dalam kepengurusan mulai dari kependudukan, perijinan dan semua hal terkait pelayanan terhadap masyarakat.