TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menanggapi soal polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Diketahui, sampai saat ini polemik tentang dugaan ajaran di Ponpes Al-Zaytun yang dianggap menyimpang belum berhasil dibuktikan.

Hingga pada Kamis (15/6/2023) lalu, 5.000 massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat (FIM) melakukan demo di depan Ponpes Al-Zaytun.

Diwartakan TribunJabar.id, mereka mendemo Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Syekh Panji Gumilang

Baca juga: Kemenag Bantah RK Soal Bantuan ke Al-Zaytun: Itu Dana BOS, Pejabat Kalau Bicara Harus Berbasis Data

Menanggapi hal itu, Menko PMK Muhadjir meminta masyarakat untuk tetap tenang sembari melihat perkembangan yang ada.

Segala masukan dari luar saat ini sedang ditindaklanjuti kebenarannya.

"Ya masih kita tampung lah suara-suara baik dan kita mencintai keterangan lagi, kemudian pendapat-pendapat usulan dari pihak luar juga harus kita perhatikan," kata Muhadjir, dikutip dari KompasTV, Jumat (23/6/2023).

Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan terus hati-hati dalam menyikapi isu-isu ini.

Pasalnya, konflik keagamaan seperti ini adalah hal yang sensitif.

Baca juga: Hari ini, Panji Gumilang Dipanggil MUI ke Gedung Sate Bandung, Pimpinan Al Zaytun Diminta Kooperatif

"Tapi ini kan menyangkut masalah yang cukup sensitif dan kompleks karena menyangkut banyak orang, karena itu kita harus hati-hatil," ungkap Muhadjir.

Senada dengan Muhadjir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga meminta masyarakat untuk bersabar.

Apalagi saat ini adalah tahun-tahun politik.

Lebih lanjut, pihaknya sampai saat ini masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di Al Zaytun.

Termasuk juga akan mendalami posisi dan peran ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan. 

Pada Rabu (21/6/2023) lalu, Rapat Eselon I Lintas Kementerian Lembaga dengan tambahan penjelasan dari MUI, juga sudah dilakukan.

Baca juga: Kata Mahfud MD soal Polemik Ponpes Al-Zaytun: Masih Didalami, Minta Masyarakat Bersabar

Dengan demikian, pemerintah akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana. 

Pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kita akan bekerja cepat," kata Mahfud dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd, pada Kamis (22/6/2023).

Mahfud berharap polemik ini segera terselesaikan.

"Insya Allah pekan depan kita sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya," lanjut Mahfud.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJabar.id/Salma Dinda Regina)