TRIBUNNEWS.COM - Polemik pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Satu di antaranya Forum Pondok Pesantren (FPP) Indramayu, Jawa Barat.

Meski ada polemik, FPP Indramayu mengklaim marwah ponpes tidak ternodai.

FPP pun mengimbau para santri untuk tidak terpengaruh dengan polemik yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun.

FPP meminta para santri untuk fokus belajar agama sebagaimana mestinya di pondok pesantrennya masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua FPP Indramayu, KH Azun Mauzun.

Baca juga: Presiden Jokowi Bantah Tudingan Pihak Istana Bekingi Ponpes Al Zaytun

Mengutip TribunJabar.id, Azun meminta semua pihak untuk mempercayakan polemik ini ke pemerintah.

"Insya Allah kami kondusif, ikut apa kata pemerintah," kata Azun.

Selain itu, Azun menyebut, polemik ini terjadi karena ulah oknum.

"Menurut kami kalau Al-Zaytun secara umum disesatkan itu bagi kami tidak adil karena di sana ada banyak santri yang belajar."

"Nanti nasibnya bagaimana, ini semua ulah oknum," lanjut KH Azun Mauzun.

FPP Indramayu pun meminta pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan polemik yang terjadi agar tidak berlarut.

"Makanya kami meminta kepada pemerintah segera secepatnya memberikan rekomendasi apakah Al-Zaytun ini sesat atau tidak," ujar dia.

Kata PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil pun turut merespons soal polemik Ponpes Al Zaytun.

Ia mengatakan, polemik ini telah diurus oleh pemerintah.

"Sudah diatasi oleh pemerintah, kita semua bukan hanya NU harus berpegang pada hukum," kata Yahya Cholil, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Yahya juga mengungkapkan bahwa masyarakat harus menghormati proses hukum yang berlaku.

"Apapun kata hukum harus kita jalankan, kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum," katanya.

Baca juga: Periksa Sejumlah Saksi, Mabes Polri Tangani Dugaan Penistaan Agama oleh Pengelola Al Zaytun

Presiden Jokowi Buka Suara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut angkat suara terkait polemik Ponpes Al-Zaytun.

Ia menginstruksikan pada masyarakat untuk bersabar menunggu kajian dari pihak terkait.

"Ya sabarlah itu Pak Menkopolhukam (Mahfud MD), Pak Menteri Agama (Menang), sudah saya perintahkan untuk mendalami," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Jokowi juga mengatakan, nanti akan menyampaikan hasil kajian tersebut.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," kata Jokowi.

Ridwan Kamil Minta Tak Demo Lagi

Diketahui, hasil kajian terhadap polemik Ponpes Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat akan diumumkan pemerintah pusat.

Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil setelah melaporkan progres tim investigasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Sabtu (24/6/2023).

Karena akan diumumkan tersebut, Kang Emil, sapaan akrabnya, mengimbau masyarakat tidak mendemo Ponpes Al Zaytun.

"Saya meminta masyarakat tidak perlu demo-demo lagi. Kita tunggu saja pengumuman resmi di hari Selasa atau Rabu yang akan disampaikan oleh Pak Menko,"

"Seperti apa responsnya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan dan insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum," kata Kang Emil.

Pihaknya juga telah mempersiapkan langkah antisipasi apabila ada sanksi yang diberikan ke Ponpes Al Zaytun, termasuk nasib para santri.

"Sudah saya sampaikan, kewenangan administrasi termasuk penanganan siswa yang jumlahnya ribuan,"

"Kalaupun itu terjadi, tindakan administrasi pasti sudah dihitung dan disiapkan dengan baik oleh yang memiliki kewenangan. Kewenangannya adalah Kemenag, bukan di Pemprov Jabar," paparnya, dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews.com, Renald/Milani/Reza Deni)(TribunJabar.id, Handika Rahman)(Kompas.com, Dendi Ramdhani)