TRIBUNNEWS.COM, REMBANG - Dugaan praktik pungli berkedok infak di sekolah menengah kejuruan terbongkar dan didengar langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Temuan itu terkuak secara tidak sengaja saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023).

Seminar itu dihadiri pelajar dan mahasiswa calon penerima beasiswa pendidikan dari Pemkab Rembang.

Baca juga: Terungkapnya Pungli Berkedok Infak di SMKN 1 Sale, Siswa Curhat ke Ganjar, Terkumpul Rp 300 Juta

Praktik pungli berkedok infak itu diduga terjadi di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Rembang, setiap kenaikan kelas.

Mulanya Ganjar memanggil sejumlah peserta seminar untuk naik ke panggung.

Setidaknya ada lima orang yang maju ke depan untuk diajak berdialog dengan Ganjar.

Kelima anak itu berasal dari keluarga nelayan, buruh, dan guru honorer.

Ganjar kemudian mulai bertanya ke masing-masing anak.

Baca juga: Siswa SMKN 1 Sale Rembang Ungkap Pungli Rp300 Ribu kepada Ganjar Pranowo, Begini Keadaannya Sekarang

Mulai dari asal usul keluarga, pekerjaan orangtua masing-masing, sampai pada biaya sekolah gratis.

Pada saat itulah, Ganjar menemukan dugaan pungli berkedok infak yang dipungut dari pelajar.

Hal tersebut, ia dengar dari siswa yang ia undang naik ke atas panggung.

Ditemui usai acara, Ganjar mengaku senang karena masih ada siswa yang berani dan jujur mengatakan di sekolahnya masih ada pungutan liar.

Menurut Ganjar, hal itu adalah sikap kejujuran yang patut untuk dihargai.

"Nah ini masih ketahuan. Saya senang sekali karena ada siswa yang mau mengaku."

"Bayar nggak sekolahnya, dua sekolah mengatakan tidak, hanya beli seragam. Its ok, beli seragam."

"Yang satu, nggak bayar tapi membayar gedung."

"Masak membayar sih? Infak pak," kata Ganjar usai acara.

Mendengar hal itu, Ganjar langsung mengambil tindakan tegas.

Ia mengatakan akan segera menyelesaikan persoalan itu secepatnya.

Ganjar akan langsung menelepon pihak sekolah, khususnya kepala sekolah.

"Jadi kelakuan sekolah yang mengatasnamakan atau mengganti dengan istilah lain, pungutan nggak, bayar nggak, dan diganti infak menurut saya sama saja."

"Nanti akan saya selesaikan setelah ini. Langsung saya telepon habis ini," tegasnya.

Baca juga: Terungkapnya Pungli Berkedok Infak di SMKN 1 Sale, Siswa Curhat ke Ganjar, Terkumpul Rp 300 Juta

Ganjar Bebastugaskan Kepala Sekolah

Tindakan tegas telah diambil terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, terkait tarikan atau pungli berkedok infak.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.

"Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.

Ganjar tidak menduga temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.

"Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana," ujar Ganjar.

Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak tersebut menurut Ganjar menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun agar berhati-hati.

Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.

"Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa agar tidak memberatkan," jelasnya.

Bagi Ganjar masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni untuk ikut berperan membangun sekolah.

Baca juga: Terungkapnya Pungli Berkedok Infak di SMKN 1 Sale, Siswa Curhat ke Ganjar, Terkumpul Rp 300 Juta

"Ada beberapa sekolah cukup kreatif, dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh tapi bukan siswa, kasihan siswanya," tandasnya.

Ganjar menambahkan, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. Ganjar juga mengaku peran masyarakat sangat membantu, apabila masyarakat menemukan hal serupa agar segera melaporkannya.

"Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat. Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.

Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala saat ini sudah mencapai 40 persen," kata Uswatun.

Terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan tersebut saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus.

"Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.

Kepala SMKN 1 Sale tersebut saat ini ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh).

Nasib Siswi SMKN yang Ungkap Pungli

Kasus dugaan pungli yang dilakukan Kepala SMKN 1 Sale Kabupaten Rembang, Widodo membuat masyarakat mencemaskan nasib siswi yang mengungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan pungli berkedok infak itu terbongkar setelag Gubernur Ganjar menanyai salah satu siswi SMKN 1 Sale.

Siswi tersebut mengungkap masih membayar uang gedung, yang kemudian ia ralat sebagai infak dengan besaran Rp 300 ribu setiap tahun.

Kini warganet khawatir dengan nasib siswi yang berani bicara tersebut, mayoritas dari mereka khawatir siswi itu mendapat perundungan dan dikucilkan.

Baca juga: Oknum Kepala SMKN di Kabupaten Rembang Dicopot Buntut Pungli Berkedok Infak

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah menegaskan bahwa siswa itu sudah mendapat pendampingan khusus.

"Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan."

"Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," tandas Uswatun.

Ia juga menambahkan saat ini Kepala SMKN 1 Sale Kabupaten Rembang, Widodo, dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

Uswatun mengatakan, laporan terkait dugaan pungli di SMKN 1 Sale mencuat saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) kemarin.

Saat itu ada sesi tanya-jawab dan Ganjar menanyakan apakah ada pungutan di sekolah.

Salah satu siswa SMKN 1 Sale mengatakan di sekolahnya ada penarikan uang gedung Rp 300 ribu per siswa saat kenaikan kelas dalam bentuk infak.

Uswatun mengatakan, pihaknya telah memeriksa Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, terkait kasus ini.

"Hasilnya, kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah," ujar dia.

Menurut Uswatun, pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada 2022 lalu.

Dari total 534 siswa SMKN 1 Sale, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

"Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala sampai saat ini sudah mencapai 40 persen," ujar Uswatun.

Bagaimanapun, kata Uswatun, berpedoman pada surat-surat edaran Kepala Disdikbud Jateng, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah adalah termasuk pelanggaran kepatuhan/kedisiplinan.

Terlebih, semua kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas terkait hal ini.

"Maka disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Kepala SMKN 1 Sale termasuk kategori pelanggaran kepatuhan/disiplin," tegas Uswatun.

Baca juga: Tindak Tegas, Ganjar Pranowo Bebastugaskan Kepala Sekolah yang Menarik Pungli dari Siswa

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disdikbud melakukan penegakan disiplin kepada Kepala SMKN 1 Sale Widodo.

Yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari jabatan kepala sekolah terhitung mulai 12 Juli 2023 sampai 12 Agustus 2023 dan dapat dilakukan perpanjangan sampai pendalaman atau investigasi dugaan pungutan ini dinyatakan selesai.

Kemudian, terhadap pelanggaran kepatuhan/disiplin dan sekaligus bentuk peringatan menyeluruh pada para kepala sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng, Widodo akan menerima pembinaan berupa penempatan sebagai staf pelaksana pada Cabang Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng.

"Selama pembebasan tugas, yang bersangkutan harus kooperatif dalam penyelesaian dugaan pungutan tersebut. Lalu selama masa pemeriksaan, penyelesaian, serta untuk menjaga kondusivitas satuan pendidikan, maka Kepala SMKN 1 Rembang ditunjuk sebagai Plh Kepala SMKN 1 Sale.

Tentang siswa yang melaporkan dugaan pungutan tersebut saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan bahwa siswa itu sudah mendapat pendampingan khusus.

"Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," tandas Uswatun. (Tribunnews.com/TribunJateng.com)