Menkes: Puskesmas Kurang Tersentuh Pemerintah Pusat Sejak Otonomi Daerah Diterapkan
Budi Gunadi Sadikin mengakui Pemerintah Pusat kurang menyentuh layanan kesehatan pada Puskesmas dan Posyandu sejak Undang-Undang Otonomi Daerah
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, RIAU - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui Pemerintah Pusat kurang menyentuh layanan kesehatan pada Puskesmas dan Posyandu sejak Undang-Undang Otonomi Daerah diterapkan.
Padahal, menurut Budi Gunadi, kedua layanan kesehatan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat.
"Itu sejak Undang-Undang Otonomi Daerah agak kurang disentuh sama pusat itu yang namanya Puskesmas sama Posyandu. Padahal itu yang paling penting untuk menjaga agar tetap sehat," ujar Budi Gunadi saat memberikan sambutan pada penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkes dengan APRIL Group di Pangkalan Kerinci, Riau, Selasa (25/7/2023).
Budi Gunadi mengungkapkan jumlah Puskesmas dan Posyandu di Indonesia lebih banyak dibanding rumah sakit.
Jumlah Posyandu di Indonesia sebanyak 300.000, lalu Puskesmas ada 10.000. Sementara rumah sakit hanya 3.000.
"Itu menunjukkan mana yang harusnya kita urus lebih banyak. Itu sebabnya Kenapa sekarang Kementerian Kesehatan, menterinya lebih banyak datangnya ke Puskesmas dan Posyandu bukan datang ke rumah sakit," ungkap Budi Gunadi.
Kedua layanan kesehatan tersebut, kata Budi Gunadi, dapat membantu masyarakat untuk tetap sehat.
Sehingga, Posyandu dan Puskesmas memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat.
Baca juga: 24 Tenaga Kesehatan Puskesmas di Jeneponto Dipecat Imbas Mogok Kerja Menuntut Insentif
"Karena memang penting sekali kita untuk menjaga tetap sehat. Programnya kita bangun Puskesmas perbaiki," pungkas Budi Gunadi.
