TRIBUNNEWS.COM - Ramai menjadi perbincangan harga seragam sekolah di Tulungagung, Jawa Timur mencapai Rp 2.360.000.

Harga itu untuk jenis seragam yang terdiri dari putih abu-abu, pramuka, batik, jas almamater dan kaus olahraga.

Selain seragam, biaya itu juga termasuk atribut sekolah seperti ikat pinggang, tas, atribut, dan jilbab bagi siswi muslim.

Untuk paket seragam masih berupa kain, kecuali kaus olahraga yang dibagikan dalam bentuk jadi.

Namun, ternyata harga tersebut jauh lebih mahal dibanding harga di pasaran.

Sejumlah wali murid pun mengeluhkan mahalnya harga seragam tersebut.

Baca juga: Kepsek SMA Negeri di Tulungagung Dinonaktifkan, Jual Paket Seragam Sekolah Seharga Rp2,3 Juta

Wali murid mengeluh

Emon, bukan nama sebenarnya, salah satu orangtua siswa mengatakan, uang seragam Rp 2,3 juta itu wajib lunas pada Rabu (12/7/2023).

Apabila orangtua siswa tak bisa melunasi, maka wajib mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.

"Maunya bisa diangsur, tapi ini wajib lunas hari Rabu minggu lalu."

"Kalau tidak, pilihannya bawa SKTM," ujar Emon, Kamis (20/7/2023), dilansir TribunJatim.com.

Emon mengaku harga kain yang dibagikan pihak sekolah lebih mahal dibanding harga seragam di pasaran.

Belum lagi ongkos jahit seragam yang harganya hampir sama dengan membeli seragam jadi.

Tak hanya Emon, NN (41), salah satu wali murid asal Tulungagung juga mengeluhkan mahalnya harga seragam dari sekolah.

Dalam rincian yang ditunjukkan NN tertera pembayaran untuk kebutuhan empat setel seragam dan atribut sebesar Rp 2.360.000.

"Harga tersebut masih dalam bentuk kain lembaran, untuk menjahit kembali mengeluarkan uang," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

NN juga menyebut, harga kain seragam dari sekolah jauh lebih tinggi dibanding dengan harga di pasaran.

Misalnya, satu setel kain seragam abu-abu putih di sekolah tersebut dijual seharga Rp 359.400.

Sementara harga di pasaran untuk setel seragam tersebut dikisaran Rp 150.000.

"Harganya di sekolah jauh lebih tinggi mencapai dua kali lipat, lebih murah di pasaran," ungkapnya.

Meski dirasa memberatkan, NN mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Pasalnya, pihak sekolah terkesan mewajibkan agar membeli kain seragam di koperasi sekolah yang telah ditentukan.

"Meski berat, namanya juga buat anak agar bisa tetap sekolah sesuai kemauannya mau bagaimana lagi," jelasnya.

NN pun berharap agar masalah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.

"Kami berharap, kondisi ini menjadi perhatian Gubernur Jawa Timur, agar tidak memberatkan para wali murid ke depannya," tandasnya.

Dikirim dari Provinsi

Baca juga: “Sekolah gratis, tapi seragam mahal” - Harga seragam sekolah SMA Tulungagung Rp2 juta lebih

Terkait mahalnya harga seragam yang ramai menjadi perbincangan, pihak sekolah buka suara.

Dua petugas pembagian seragam di SMAN 1 Kedungwaru mengatakan, seluruh kain dikirim langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi.

"Kami bukan beli terus kami jual lagi, semua dikirim dari provinsi," terangnya, mengutip TribunJatim.com.

Dia menyebut, harga itu dipatok langsung dari provinsi, sedangkan pihak sekolah hanya menjalankan intruksi.

Kebijakan ini dikatakannya, sudah berjalan bertahun-tahun di SMAN 1 Kedungwaru.

"Kami hanya bertugas membagikan. Prosesnya dari provinsi sampai sini kami tidak tahu," ujarnya.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada paksaan membeli kain seragam dari sekolah.

Namun, jika membeli seragam di luar, maka warnanya tidak akan sama dengan yang dijual lewat sekolah.

Apalagi, kata dia, warna seragam tahun ini berbeda dengan tahun lalu.

Kepsek dicopot

Baca juga: Daftar 10 Item Seragam Rp2,3 Juta yang Dijual SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung: Tas hingga Jilbab

Buntut polemik mahalnya harga seragam, Kepala SMAN 1 Kedungwaru dicopot dari jabatannya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Aries Agung Paewai membenarkan pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kedungwaru.

"Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dicopot sementara," terangnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/7/2023).

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mengklaim langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan terkait harga seragam yang dipatok lebih dari Rp 2 juta.

Hasil identifikasi dan analisis, ada kesalahan prosedur operasi standar atau Standart Operating Procedure (SOP) yang tidak dipatuhi sekolah dalam proses pengadaan seragam sekolah.

"Ada kesalahan SOP yang dilakukan SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung," terangnya.

Sebagai langkah lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov telah menonaktifkan Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru, Norhadin.

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mengintruksikan satuan pendidikan tidak mewajibkan pembelian seragam sekolah.

"Setiap satuan pendidikan dilarang mewajibkan orangtua atau wali murid untuk membeli seragam dari koperasi sekolah."

"Jadi tidak boleh ada paksaan pembelian seragam melalui koperasi," ucap dia.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJatim.com/David Yohanes, Kompas.com/Achmad Faizal)