Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dampak Kekeringan, Warga di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur Mulai Kekurangan Air Bersih

Kondisi ini akibat dari kekeringan, dimana curah hujan hampir di semua wilayah sangat rendah.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Dampak Kekeringan, Warga di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur Mulai Kekurangan Air Bersih
Wartakota
Ilustrasi kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari BPBD di beberapa wilayah seperti Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) terkait warga yang kekurangan air bersih. 

Data BPBD Provinsi Jateng menyebutkan 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. 

Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan terkini pada Kamis (24/8) menyebutkan kebutuhan air sudah terpenuhi. 

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jatim, kekurangan suplai air dirasakan warga Desa Pialangan, Kecamatan Kalisat. 

Sebanyak 247 KK di desa ini terdampak kekeringan

BPBD Kabupaten Jember telah mendistribusikan air kepada para warga. 

Selain itu, 2 tandon untuk menampung bantuan air. BPBD juga mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB


Karhutla Jabar

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar. 

Berita Rekomendasi

Selain kekeringan, karhutla terjadi di wilayah Jabar. 

Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. 

Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023. 

BPBD Provinsi Jawa Barat ke-15 wilayah terdampak kebakaran yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektar.

"BPBD Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga," ungkap dia. 

BPBD provinsi dan OPD terkait berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas