TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Melambungnya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Intan Jaya telah menimbulkan gejolak di masyarakat dengan sejumlah demonstrasi.

Mulai dari harga tiket pesawat Nabire–Intan Jaya yang naik fantastis sampai Rp 4 Juta, harga BBM Rp 200 Ribu per liter, dan harga beras Rp 2,5 Juta per 25 Kg.

Anggota DPR Provinsi Papua asal Intan Jaya Thomas Sondegau menyesalkan di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi ditambah aksi demonstrasi masyarakat, pemerintah daerah Intan Jaya seakan tidak mampu melakukan apa–apa.

Dikatakan dia, sudah beberapa hari belakangan, masyarakat Intan Jaya melakukan aksi protes atas krisis akibat harga yang melambung tinggi ini.

“Kami sangat menyayangkan. Di mana Pj Bupati dalam krisis ini? Masyarakat dibiarkan menderita seperti itu, seakan-akan tidak ada solusi. Kami mempertanyakan kepemimpinan Pj Bupati. Ini krisis besar masyarakat yang harus segera dicarikan solusinya,” ungkap Thomas kepada wartawan, Rabu (19/9)/2023.

Dia menilai kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sefantastis ini baru pertana kali terjadi di Intan Jaya.

Padahal jika bicara harga BBM sampai menyentuh Rp 200 ribu per liter itu tentu di luar batas kewajaran, meski pun ada anggapan hal tersebut karena harga tiket pesawat dari Nabire ke Intan Jaya yang naik.

Pasalnya, kata Thomas, pemerintah daerah memiliki dana subsidi khsusu BBM termasuk tiket pesawat.

“Lantas di mana dana subsidi itu? Jangan masyarakat dianggap tidak paham soal ini. Itu kan ada subsidinya supaya masyaraka tidak terbebani dengan harga yang selangit itu,” tegas Thomas.

Atau dengan kata lain, Pj Bupati harus mampu mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak dikorbankan.

Bahan Bakar, tiket pesawat dan beras merupakan kebutuhan pokok di Intan Jaya yang memang sangat tergantung pada transportasi udara.

Dia pun meminta agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menyoroti kinerja Pj Bupati Intan Jaya agar dilakukan evaluasi.

Jangan sampai lanjut Thomas, masyarakat menjadi korban karena ketidakamampuan pemimpin di daerah.

Baca juga: Luhut Klaim Temukan Cadangan Migas di Hutan Lindung Papua dengan Potensi Hingga 27 Miliar Barel

“Intan Jaya hari ini alami krisis besar. Jangan sampai gelombang protes masyarakat makin besar, maka kami minta agar ada evaluasi serious dari Pemrov dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri,” pungkas Thomas.