MUI Haramkan Pembayaran UKT dengan Skema Pinjol, Pihak ITB Tak Ambil Keuntungan dari Bunga Pinjaman
Pembayaran UKT dengan skema pinjol diharamkan MUI. Penetapan fatwa dilakukan lantaran ada bunga yang harus ditanggung mahasiswa dan akan menjadi riba.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Nuryanti
Perusahaan Danacita akan menyeleksi pengajuan mahasiswa dan disesuaikan dengan tagihan uang kuliahnya.
Uang tersebut langsung masuk ke rekening kampus dan bukan rekening pribadi mahasiswa.
"Itu pun lebih banyak mahasiswa pasca sarjana (memakai Danacita), bukan mahasiswa sarjana."
Baca juga: HEBOH Makam Mirip Rumah Mewah Berlantai 2 di Toraja Sulawesi Selatan, Dilengkapi Pagar Pelindung
"Persetujuan itu (pinjaman) harus disetujui oleh orang tua atau wali mahasiswa, jadi tidak bisa serta merta mahasiswa datang kemudian mengajukan dan disetujui. Jadi harus ada proses verifikasi," jelasnya.
Meski Danacita memberlakukan bunga pinjaman mencapai 20 persen, pihak ITB tidak meraup keuntungan dari kerja sama ini.
Muhamad Abduh menjelaskan adanya Danacita justru membantu mahasiswa dalam pembayaran UKT karena bisa dicicil.
"Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar."
"Tadi bilang bagi-bagi berapa keuntungannya? Tidak ada. Ini bukan ITB yang membuat pinjaman. ITB bukan organisasi keuangan, ITB tidak memberikan pinjaman," pungkasnya.
Kata Pengamat Pendidikan
Baca juga: Respons Ridwan Kamil hingga Dirut Danacita soal Bayar UKT Skema Pinjol di ITB
Profesor Cecep Darmawan selaku pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan pembayaran UKT dengan skema pinjol bukanlah solusi.
Pihak kampus diminta untuk mengevaluasi besaran UKT lantaran setiap mahasiswa memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda.
"Bisa saja orang tuanya bangkrut atau meninggal, itu bisa saja. Jadi, mahasiswa itu bisa mengajukan reschedule untuk ditinjau ulang UKT-nya," paparnya, Senin, dikutip dari TribunJabar.id.
Menurutnya, pembayaran dengan skema pinjol dan bunga dibebankan ke mahasiswa akan semakin memberatkan.
Ia juga menyoroti status ITB sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), namun menggandeng perusahaan pinjol untuk pembayaran UKT.
"Untuk PTNBH, jangan begitu mudah, kalau ada apa-apa suruh pinjam, termasuk pada pinjaman online."
