Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua DPRD Garut Klarifikasi Pernyataannya soal Guru Honorer Menangis: Mobil Saya Digoyang-goyang

Situasi itu membuat politisi Golkar tersebut tidak bisa maju dengan kendaraannya ketika itu. Mobilnya digoyang-goyang dan dihalangi oleh peserta aksi

Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Ketua DPRD Garut Klarifikasi Pernyataannya soal Guru Honorer Menangis: Mobil Saya Digoyang-goyang
KOLASE TRIBUNNEWS.COM
(Kiri) Tangkapan layar video viral guru honorer di Garut saat berhadapan dengan Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah, Jumat (15/6/2024). Euis Ida mengakui mengucapkan Mangga Nangisna sing Sae (silakan menangisnya yang bagus) ketika ada guru honorer yang menangis saat menemuinya. (Kanan) Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, yang menyuruh guru honorer menangis dengan baik saat berunjuk rasa. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah, mengklarifikasi usai videonya saat aksi unjuk rasa guru honorer di Gedung DPRD Garut, Jumat (14/6/2024) lalu, viral di media sosial.

Euis menerangkan, dirinya bukan bermaksud menyakiti para guru honorer, tetapi dalam situasi tersebut ada kejadian yang memang tidak terduga dan terkait video yang viral dirinya memberi penjelasan dari perspektifnya saat itu.

Saat itu, DPRD Garut menerima perwakilan dari guru honorer untuk audiensi melalui Wakil Ketua DPRD ZKGarut, Ayi Suryana.

Euis menjelaskan, saat itu dirinya berada di dalam Gedung DPRD Garut, namun tidak menerima langsung karena ada pekerjaan. Meski demikian, dia tetap mengawasi jalannya audiensi ketika itu.

Memasuki pukul 17.00 WIB, Euis hendak pulang dulu, tetapi mobil yang mau dinaikinya ditahan peserta aksi dari guru honorer yang terlihat antara seperti menangis atau pura-pura nangis.

Baca juga: Viral Oknum Petugas Dishub Jakarta Palak Sopir Pickup Minta Uang Rokok

Situasi itu membuat politisi Golkar tersebut tidak bisa maju dengan kendaraannya ketika itu. Mobilnya digoyang-goyang dan dihalangi oleh peserta aksi dari kalangan guru honorer.

Berita Rekomendasi

"Ketika sudah masuk ke mobil, digoyang-goyang oleh honorer yang sedang nangis atau pura-pura nangis dirinya tidak tahu pasti," kata Euis dalam keterangan persnya, Minggu (16/6/2024).

Euis pun memilih keluar lagi dari mobil lantaran kendaraannya tidak bisa maju, kemudian ada yang sedang pura-pura nangis dan bicara kepadanya.

"Abdi mah hayang ceurik Ibu" (artinya: saya mau nangis, Ibu), kemudian ia menimpal dengan jawaban. nga/mangga atuh nangisna sing sae" (silakan nangis yang bagus)," kata Euis menceritakan.

Tidak jadi pulang, pada saat itu Euis kembali masuk ke ruangan karena dilarang oleh peserta aksi. 

Euis berada di kantor Sekretariat DPRD Garut hingga larut malam waktu pukul 22.30 WIB, usai selesai kegiatan audensi para guru honorer.

Baca juga: Ketua DPRD Garut Dinilai Tak Punya Empat setelah Berucap Nangisnya yang Bagus ke Guru Honorer

Berikut klarifikasi dan permohonan maaf dair Ketua DPRD Kabupate Garut Euis Ida Wartiah

Saya Hj. Euis Ida Wartiah, atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf atas perkataan yang dirasakan menyinggung para peserta unjuk rasa dari kalangan guru-guru honorer pada saat terjadinya unjuk rasa yang sempat ricuh dan situasi tidak kondusif.

Saya sedikitpun tidak bermaksud merendahkan martabat dan harga diri para peserta unjuk rasa dari kalangan guru honorer, namun karena situasilah yang membuat saya secara spontan  mengeluarkan kata-kata tersebut.

Namun demikian kami segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD dan pihak eksekutif sangat menghargai aspirasi dan perjuangan kalangan guru-guru honorer untuk menjadi guru PPPK. Kami sejauh ini terus berkonsiltasi dan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Pusat melalui berbagai kesempatan, sehubungan kemampuan APBD Kabupaten Garut sangat kecil apabila mengakomodir seluruh keinginan para guru honorer

Kami DPRD dan Pemerintah Daerah, saat ini bersepakat untuk :

1. Pemerintah Daerah tetap mengusulkan Formasi PPK guru sebanyak 600 orang

2. ⁠Bagi pelamar yang tidak masuk formasi 600 tersebut, tetap mendapatkan SK dan NIP (sesuai statement Men PAN RB) dan diberikan insentif sebesar 1.000.000,-/bln

3. ⁠Insentif tersebut dimungkinkan bertambah menjadi Rp. 1.500.000,-/bln apabila ada kesepakatan dalam pembahasan RAPBD thn 2025.

4. ⁠Pemerintah Daerah menyepakati usulan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT).

Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah (Tribun Jabar/Firman Wijaksana)

Sebelumnya, dilansir Tribun Jabar, Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) mengecam komentar Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah yang dinilai menghina martabat para guru honorer

Insiden ini terjadi saat aksi demonstrasi para guru honorer di depan Gedung DPRD Garut, Jumat (15/6/2024) sore.

Euis Ida terekam kamera mengucapkan, "Mangga nangisna sing sae" (silakan menangisnya yang bagus) kepada guru honorer ang sedang duduk menangis di lantai. Video itu viral di media sosial. 

Baca juga: 5 Fakta Anak Oknum Polisi Polres Metro Bekasi Kota Hamili Siswi SMP, Korban dan Keluarga di-PHP

Ketua Umum DPP Fagar, Ma’mol Abdul Faqih, kecewa dengan sikap Euis Ida yang dinilai tidak memiliki empati terhadap perjuangan para guru honorer

 "Geus ceurik sing sae, ucapan itu kan bahasanya menyakitkan buat kami. Jadi tidak ada rasa empati, memang," ujar Ma’mol kepada Tribunjabar.id, Sabtu (15/6/2024). 

Ma’mol menegaskan, para guru honorer hanya meminta hak mereka setelah melaksanakan kewajiban dengan baik.

Aksi unjuk rasa dan audiensi itu, menurutnya, difokuskan kepada tuntutan agar para guru honorer di Garut mendapatkan gaji yang layak. 

Kami tidak menuntut banyak,  kami hanya minta Rp 1,5 juta saja untuk teman-teman yang tidak lolos diangkat jadi PNS atau ASN P3K," ungkapnya. 

Ma’mol mengatakan, betapa sulit dan menyakitkannya melihat para guru honorer Garut yang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. 

Menurutnya, permintaan tambahan anggaran untuk para guru honorer sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan anggaran SPPD (surat perintah perjalanan dinas) di Kabupaten Garut.

"SPPD di Kabupaten Garut tu sangat tinggi, hampir Rp 100 miliar. Kami hanya minta sedikit tambahan saja dari uang yang sudah ada, hanya minta Rp 6 miliar tambahan," ucapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas