Praktek ini terus berlanjut, terutama jika perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu negara melakukan strategic transfer pricing (mengubah pendapatan menjadi biaya).

Saya menjumpai hal ini sejak sektor-sektor strategis di Indonesia dikuasai asing hingga hari ini. Dan mereka melakukannya sesuai dengan yang perjanjian kontrak.

Justru dengan kontrak ini mereka leluasa melakukan transaksi sehingga transaksi itu menjadi legal.

Presiden AS Obama melihat praktik bisnis seperti ini menyebutnya bukan sebagai persoalan legal atau ilegal, tapi ke masalah kejujuran dan etika.

Dalam atmosfer ekonomi politik seperti itulah saya diundang beberapa pebisnis mengetahui lebih dalam bagaimana perusahaan-perusahaan off shore itu berperilaku.

Melalui sebuah proyek strategis di Indonesia yang berniat didanai oleh perusahaan investasi dari Hongkong, perusahaan Indonesia membangun kerjasama investasi dengan perusahaan Hongkong.

Mitra di Hongkong menghendaki agar pihak Indonesia membuka perusahaan offshore yang tujuannya menampung dana investasi dan menyalurkannya ke proyek strategis dimaksud.

Maka saya dan kawan-kawan mengambil sebuah perusahaan di Panama bernama Addrise Enterprise Ltd.

Dari sana saya tahu bagaimana kualitas layanan terhadap perusahaan off shore dan bagaimana perbankan memberi fasilitas pembukaan rekening.

Ternyata kedua belah pihak gagal memenuhi prestasi sehingga Addrise Enterprise mati suri.

Saya pun tidak kehabisan langkah sesuai dengan meningkatnya iklim pemberantasan korupsi.

Pada 21 November 2008 dengan disaksikan dua kawan dan diterima Komisioner KPK M Yasin dan juga berjumpa Chandra Hamzah, saya menyerahkan data kejahatan keuangan Indonesai kepada KPK.

Dokumen-dokumen ini pula yang pernah saya pergelarkan kepada Anwar Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI yang mengundang saya makan malam di ruang kerjanya.

Penyerahan dokumen-dokumen kejahatan keuangan ini ke KPK menghapus kewajiban saya menoleh ke belakang atas kejahatan keuangan yang telah terjadi.