Ditulis oleh : Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra

TRIBUNNERS - Wacana kenaikan cukai rokok hingga 300 persen sedang digulirkan oleh pemerintah. Kenaikan itu justru hanya akan menguntungkan mafia cukai rokok di Bea Cukai yang selama ini menggerogoti penerimaan negara dari sektor itu.

“Kenaikan rokok perbungkus hingga Rp 50 ribu memiliki plus minus bagi negara dan masyarakat,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu , Arief Poyuono di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Bagi masyrakat yang memiliki kebiasaan merokok sudah jelas akan mengurangi kebiasaan mengkomsumsi rokok hingga 75 persen atau berhenti sama sekali.

Dari sisi politik kesehatan negara mungkin saja pemerintah akan bisa mengurangi ancaman bagi kesehatan kepada rakyat dengan berkurangnya masyrakat yang merokok dan akan lebih hidup sehat.

"Tapi perlu dipertanyakan lagi apakah sudah ada data yang valid kalau menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lebih disebabkan oleh komsumsi rokok yang sangat besar karena harga rokok yang murah dibandingkan harga rokok di luar negeri,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Sebenarnya, menurut dia, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat lebih banyak dikarenakan kemiskinan yang terus meningkat, serta semakin jatuhnya daya beli masyarakat yang akhirnya rakyat kebanyakan tidak mampu mendapatkan makanan yang berkualitas, lalu buruknya ketersedian air bersih yang mudah didapat dan murah harganya.

“Produk rokok cukup banyak menyumbangkan penerimaan negara yang sangat besar hingga Rp 139 triliun pada tahun 2015 dari penjualan cukai rokok,” katanya.

Lalu, rencana pemerintah akan menaikan cukai rokok bisa berimbas pada naiknya harga jual rokok. Maka akan berpengaruh terhadap penerimaan cukai, tetapi tidak akan berpengaruh terhadap tingkat komsumsi rokok ,sebab masyrakat bisa mengkomsumsi rokok ilegal tanpa cukai rokok.

“Nah dampak penurunan penerimaan negara dari cukai rokok justru akan semakin menyebabkan turunnya kualitas kesehatan di masyarakat, karena akan menimbulkan PHK yang sangat besar di sektor Industri rokok dan pengangguran di sektor pertanian tembakau dan cengkeh , semuanya akan mengurangi pendapatan masyarakat. Belum lagi kios-kios rokok yang terancam tutup,” kata dia.

Dampak lain, APBN akan semakin defisit dan cita- cita Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur akan banyak yang terbengkalai.

“Jadi tolong Presiden hati hati untuk masalah kenaikan cukai rokok, jika salah perhitungan maka akan berdampak buruk.Bisa bisa nanti Joko Widodo diturunkan oleh rakyat akibat ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang hanya menciptakan bencana pengangguran di sektor Industri rokok dan pertanian tembakau serta cengkeh yang berimbas kesektor lainnya akibat makin rendahnya daya beli masyarakat,” katanya.

Justru dia melihat saat ini ada keanehan antara komsumsi rokok yang meningkat di masyarakat tapi sektor penerimaan cukai tidak linier dengan total rokok bercukai yang dikomsumsi masyarakat.

Arief mengatakan, hal ini patut dicurigai adanya mafia pita cukai rokok yang bermain dengan produsen rokok bersama perusahaan pencetak pita cukai dan oknum di bea cukai dengan menggandakan pita cukai yang hasilnya masuk ke oknum- oknum mafia pita cukai di dijajaran Bea dan Cukai dan Pabrik pencetak pita cukai.

Karena tidak ada cara yang jelas dalam mengontrol besaran pita cukai dengan produksi rokok bercukai yang dihasilkan pabrik rokok .

Praktik Mafia pita cukai rokok lebih banyak merugikan Kerugian negara karena dicurigai banyak gulungan pita cukai asli tapi ilegal beredar.

”Nah segera aja BPK KPK dan aparat penegak hukum melakukan invrstigasi terkait pratIk mafia penjual pita cukai asli tapi palsu," kata Arief Poyuono.