Namun demikian perluasan pengertian "tangkap tangan" melalui apa yang dinamakan OTT KPK dan berhasil menangkap sejumlah pelaku, namun OTT ini pun tidak memberikan efek jera apapun, karena para pelaku kejahatan korupsi semakin canggih melakukan kejahatan yang tidak dapat dideteksi melalui OTT KPK.

Bahkan ada indikasi bahwa OTT itu hanya mengungkap kejahatan suap pada bagian hilir, sedangkan kejahatan korupsi sebagai pada bagian hulunya tidak terungkap. 

Oleh karena itu semua prasangka buruk tentang kinerja KPK, harus dibuktikan melalui sebuah audit forensik terhadap kinerja KPK, guna memastikan sebab-sebab mengapa KPK gagal dalam 15 tahun pemberantasan korupsi.

Hasil audit forensik terhadap kinerja KPK dimaksud diharapkan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kinerja KPK ke depan.

Tanpa kita memperbaiki kinerja KPK inilah yang membuat kejahatan korupsi tidak akan pernah berkurang, apalagi berhenti karena ketika KPK menutup lubang yang satu maka akan muncul banyak lubang yang lain dimana KPK tidak memiliki cukup tangan yang kuat untuk menjangkau.

Usul revisi UU KPK dengan melahirkan kewenangan SP3 bagi KPK justru berpotensi memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi, malahan akan muncul kriminalisasi terhadap sejumlah Penyelenggara Negara hanya untuk kepentingan menjegal lawan politik menuju suksesi.

Lantas setelah kepentingan menjegal lawan politik tercapai, maka SP3 bisa dikeluarkan dengan alasan penyidikan sudah berlangsung 1 (satu) tahun tetapi belum selesai jadi dihentikan dengan SP3.

Jadi SP3 tidak perlu ada karena KPK sudah punya wewenang mengalihkan proses penuntutan perkara menjadi gugatan perdata manakala tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata keuangan negara dirugikan (pasal 32 UU Tipikor No. 30 Tahun 1999).

Oleh karena itu DPR dan Pemerintah harus jujur kepada rakyat bahwa revisi UU KPK sangat mendesak dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK.

Karena usia KPK sudah 15 tahun dan sudah mengalami beberapa kali revis, tetapi belum mendapatkan posisi hukum yang kuat sekuat kewenangannya.

Tujuannya agar kelembagaan KPK semakin kuat dan berdaya guna untuk memperkokoh fungsi pencegahan yang selama ini mati suri di tangan KPK.

Karena itu kewenangan KPK menelusuri kejahatan KKN Penyelenggara Negara melalui klarifikasi dan verifikasi LHKPN perlu diperjelas dalam revisi UU KPK.

Disamping itu KPK perlu memiliki sebuah Badan Pengawas yang kuat dan kredible agar kerja KPK diawasi.

Dengan adanya Dewan Pengawas, maka ketika KPK hendak melakukan penyadapan, tidak diperlukan izin, tetapi cukup dengan pemberitahuan kepada Badan Pengawas untuk tugas-tugas pengawasan.

Penulis:
Petrus Selestinus
Mantan Komisioner KPKPN & Advokat Peradi