Berkaca di negara-negara maju, saat bencana terjadi maka kepala daerah (apa pun sebutannya) langsung berbicara kepada media, mengumumkan kondis state of emergency.

Penetapan status bencana memiliki persyaratan yang sangat gamblang. Yang penting, kejadian (bencana) tadi sudah sampai tahap mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pasal 1 UU itu menyebutkan, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sedangkan, penyelenggaraan penangulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana, seperti diatur Pasal 5.

Sedangkan tentang apa yang dapat mereka lakukan, diatur dalam Pasal 32. Bahwa pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih rinci, Pasal 48 mengatur, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagimana dimaksud pasal 33 huruf b meliputi enam hal.

Pertama pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; kedua, penentuan status keadaan darurat bencana; ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; keempat, pemenuhan kebutuhan dasar; kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan; dan keenam, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Lalu pasal 50, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kondisi darurat bencana sudah ditetapkan, mempunyai kemudahan akses atas sembilam point.

Pengerahan SDM; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 51 UU No. 24/2007 juga menegaskan di ayat (1) bahwa penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Persoalannya, jelas bukan semata-mata pada tidak adanya jembatan putus, jalan yang rusak, atau mall yang buka (atau tutup). Melainkan, pada hakikat “kejadian (bencana) tadi sudah sampai tahap mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat”.

Jika kondisi itu yang Gubernur Anies saksikan selama bersafari pasca bencana –sambil memunguti sampah, mengapa keukeuh menolak menetapkan status bencana? Sedangkan, kedudukannya tidak lebih tinggi dari Undang-undang.