Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Kolom Indra Charismiadji

Sekolah Piagam Sebagai Solusi Kekisruhan PPDB

Kisruh PPDB DKI 2020, pada dasarnya problematika ini muncul akibat kurang terbukanya akses pendidikan di Indonesia.

Sekolah Piagam Sebagai Solusi Kekisruhan PPDB
Warta Kota/Nur Ichsan
Ratusan orang tua murid yang tergabung dalam Forum Relawan PPDB DKI 2020 melakukan unjuk rasa menolak sistem pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah DKI Jakarta, di depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020). Para pengunjuk rasa menolak pemberlakuan seleksi PPDB berdasarkan usia di semua jalur seleksi. Warta Kota/Nur Ichsan 

Sekolah piagam tunduk pada peraturan pemerintah, namun aturan-aturannya cenderung lebih longgar dibandingkan sekolah negeri tradisional.

Dana yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang bersekolah, mirip dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun ditingkatkan jumlahnya anggarannya menjadi Biaya Operasional Sekolah alias secara penuh biaya operasional ditanggung pemerintah.

Sekolah jenis ini dapat dibuka oleh orang tua, guru, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok nirlaba, perusahaan, atau bahkan organisasi pemerintah.

Sekolah Piagam dapat memberikan konsep pendidikan umum atau ditujukan untuk siswa yang membutuhkan metode pembelajaran alternative secara khusus. Misalnya anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel.

Pembukaan Sekolah-Sekolah Piagam akan berimbas pada beban anggaran pemerintah jauh lebih ringan dibandingkan dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB), mengingat saat ini sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang sudah dibangun puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu oleh masyarakat.

Ini adalah salah satu bentuk nyata dari konsep kemitraan pemerintah dan swasta atau lebih dikenal dengan istilah Public Private Partnership (PPP).

Model-model seperti ini sangat penting mengingat keterbatasan anggaran pemerintah yang tidak akan cukup untuk membiayai program pendidikan secara nasional seperti yang disampaikan oleh Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sebuah diskusi daring di bulan Mei yang lalu.

Status kepegawaian para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah ini juga bukan ASN, sehingga proses perekrutan, penempatan, penggajian, juga aturan kepegawaian akan menggunakan aturan kepegawaian swasta.

Sebuah mekanisme kepegawaian yang bahkan jauh lebih sederhana daripada sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat untuk mengakomodir antara lain guru-guru honorer di sekolah negeri dan dengan model ini penghasilan mereka akan lebih terjamin.

Dari sisi mutu, pengelola Sekolah Piagam wajib untuk menjaga kualitas pembelajaran dimana mereka harus memastikan prestasi akademik para peserta didik yang harus dicapai.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Achmad Subechi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
Berita Populer
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas