Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka yang Sudah Meninggal

Postmortem trial menjadi terobosan bahwa supremasi hukum tidak 'kalah' oleh kematian.

Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka yang Sudah Meninggal
Tangkap Layar You Tube Kompas TV
Penyidik Polri menggelar reka ulang penembakan anggota Laskar FPI di Tol Cikampek yang peristiwanya terjadi Senin (14/12/2020) dini hari. 

Aparat penegak hukum juga dirugikan karena dinilai telah melakulan extrajudicial killing. Seolah aksi mereka tidak didasarkan pada bukti apa pun.

Padahal, pemberantasan teror merupakan agenda penting yang patut didukung secara kuat. Berhadapan dengan tiga contoh situasi tersebut, saya memandang ada kebutuhan serius bagi Indonesia untuk memiliki mekanisme posthumous trial atau postmortem trial atau persidangan anumerta.

Ketiganya adalah istilah untuk proses persidangan yang diadakan ketika orang yang diduga melakukan kejahatan telah meninggal dunia.

Postmortem trial bukan sesuatu yang mengada-ada. Martin Borrman, misalnya, adalah penjahat perang yang tetap diproses hukum meskipun ia sudah tiada.

Oleh pengadilan Nurenberg, Borrman bahkan dijatuhi hukuman mati. Sergei Magnitsky, yang meninggal di dalam penjara, juga diteruskan perkaranya.

Magnitsky divonis bersalah atas penggelapan pajak di dalam sebuah persidangan yang tidak ia hadiri.

Mumpung Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menyatakan harapannya agar RUU KUHP masuk dalam Prolegnas 2021, inilah momentum baik untuk mengkaji dan merumuskan penyelenggaraan postmortem trial di Indonesia.

Postmortem trial menjadi terobosan bahwa supremasi hukum tidak 'kalah' oleh kematian. Upaya membuktikan "yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah" tetap bisa berlangsung, demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Termasuk politikus seperti Harun Masiku pun, andaikan dia sudah menghembuskan napas terakhirnya, tetap bisa diproses pidana untuk membuktikan sejauh apa kebenaran spekulasi keterlibatan dia dalam kasus suap.

Sangat disayangkan pada waktu-waktu lampau bahkan hingga sekarang DPR sama sekali belum pernah memunculkan gagasan apalagi melakukan pembahasan tentang hal tersebut.

Kini, dengan keterlibatan aktif DPD dalam kerja penyusunan undang-undang, saya akan upayakan agar wacana tentang pengadilan anumerta ini dapat direalisasikan lewat RUU KUHP.(*)

Ikuti kami di
Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas