Walaupun telah lebih dari setengah abad peristiwa tersebut berlalu, tetapi dampak perpecahan dan ketidakharmonisan sesama anak bangsa hingga kini masih sangat terasa. Miris dan ironisnya, alih-alih bersedia duduk bersama, dialog, dan direkonsiliasikan agar bangsa ini kembali solid dan bersatu. Sebaliknya dieksploitasi demi tujuan pragmatis dan kepentingan politik kelompok tertentu.

Merintis jalan menuju rekonsiliasi nasional pascatragedi 1965

Dari uraian tersebut di atas kesimpulannya ialah bangsa Indonesia sejatinya belumlah solid, bersatu, dan rawan perpecahan. Jauh dari pesan dan semangat persatuan yang dicita-citakan dan diteladankan para pendiri bangsa sesuai Sila ke-3 Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Minimnya literasi sejarah, egoisme sektoral, ambisi kekuasaan, delusion of grandeur, dan kuatnya pengaruh/ intervensi asing diduga menjadi biang bangsa Indonesia kini menjadi bangsa labil, rentan diadu domba, mudah terprovokasi, dan "minder wardig" alias tidak percaya diri.

Sudah bukan rahasia pascatragedi 1965, terlepas dari apa pun kita menyebutnya - G30S/ PKI, G30S, Gestok - pastinya kini bangsa Indonesia terbelah. Sudah tidak terhitung pemikiran terkait hal tersebut beredar di berbagai media, seperti koran/ majalah, radio, televisi, dan medsos. Demikian pula berbagai penelitian dan forum ilmiah terkait peristiwa tersebut.

Sayang semua konsep, proposal, atau apa pun juga namanya baru sebatas wacana, imajinasi atau angan-angan. Belum terlihat langkah berani dan tindakan konkret untuk menghentikan keterbelahan bangsa ini makin parah.

Benar pemerintah telah melakukan upaya-upaya. Contohnya pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi (KKR), walaupun akhirnya dibatalkan MK.

Juga mensponsori digelarnya Simposium Nasional Tragedi 1965 tanggal 18-19 April 2016 di Jakarta, walaupun publik tidak pernah tahu hasil dan tindak lanjutnya.

Demi lekat dan kokohnya persatuan, hal terpenting, mendesak, dan sangat dinanti-nanti rakyat saat ini adalah perlunya rekonsiliasi nasional pascatragedi 1965 dengan tahapan yang jelas dan tenggat waktu tertentu segera digelar.  

Cukup banyak contoh kasus di berbagai belahan dunia yang bisa menjadi rujukan atau contoh model rekonsiliasi nasional atas suatu peristiwa besar pada saatnya digelar.

Contohnya kasus serupa tapi tak sama di Afrika Selatan, Argentina, Chile, Czechoslovakia, dan Guatemala. Karena hanya dengan jalan rekonsiliasi bangsa ini akan kembali solid, bangkit dan maju.

Kemauan politik pemerintah didukung kesadaran politik para pihak terkait adalah kunci dapat segera digelarnya rekonsiliasi nasional pascatragedi 1965, sonder ditunda-tunda.

Majapahit hanya butuh waktu tidak lebih dari 75 tahun untuk bangkit dan mencapai status negara adidaya.

Sementara 500 tahun kemudian, anak cucunya kini masih sibuk seputar urusan jati diri, permasalahan toleransi, persoalan persatuan. Ironis!

* Untung Suropati/ Ketua Dewan Pembina GPM