Baca tanpa iklan
Pertamina pada 2015 sudah pernah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (HoA) untuk membangun proyek LNG Receiving Terminal tersebut.
Namun, HOA tersebut tidak berlanjut karena belum adanya kesepakatan antara Pertamina dengan BSM terkait kepemilikan saham maupun toll fee dan regasifikasi fee yang harus dibayar Pertamina jika terminal LNG Bojonegara tersebut beroperasi.
Ari Soemarno enggan berkomentar
Ari Soemarno, yang dituding sebagai dalang dari pengaturan saham di proyek-proyek Pertamina dan PLN enggan berkomentar.
Ari bilang, kejelasan mengenai rekaman antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir yang melibatkan namanya sudah dijawab oleh Kementerian ESDM.
"Tidak ada tambahan. Kan sudah ada press release dari Kementerian BUMN," ujar Ari kepada KONTAN, Minggu (29/4/2018).
Sebelumnya, Kementerian BUMN melalui siaran pers langsung mengklarifikasi mengenai percakapan tersebut.
Kementerian BUMN menyebut percakapan Menteri BUMN dan Dirut PLN sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Namun dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.
Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.
Baca: Isi Rekaman Menteri Rini dan Sofyan Basir, Terkait Bagi-bagi Jatah Proyek LNG Bojonegara?
Baca: KPK Incar Tersangka Direksi Korporasi yang Diduga Kuat Bancakan Korupsi Proyek e-KTP