TRIBUNNEWS.COM, - Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo tidak terima tudingan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyebut pengusaha pendukungnya diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Yustinus yang menjabat Staf Khusus Menteri Keuangan, menegaskan pemeriksaan pajak terhadap seseorang tidak akan dilakukan DJP hanya berdasarkan motif politik.

"Tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik," kata Yustinus dalam aplikasi X (dahulu Twitter) @prastowo yang dikutip Tribunnews, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Mengapa Konglomerat Tidak Dekat dengan Anies Baswedan? Disebut Takut: Alami Pemeriksaan Pajak

Ia menjelaskan, DJP dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada undang-undang, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

Pemeriksaan pajak, kata Yustinus, hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak (WP) memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data atau informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji.

Yustinus menuliskan, praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan imbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela.

"Dengan demikian kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar," lanjut dia.

Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.

DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.

"Kami mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik - demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera," harap dia.

Pengusaha Pendukung Anies Diperiksa Pajak

Anies saat acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar atas kerja sama UGM dengan Narasi Mata Najwa di Grhra Sabha Pramana, Selasa (19/09/2023), menyampaikan saat ini sejumlah pengusaha membantunya dalam safari politik hanya dari kalangan kelas menengah yang membantunya.

Tetapi untuk pengusaha besar, kata Anies, tidak berani mendukungnya.

"Banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Yang besar-besar tidak mau mendekati, semua yang besar-besar itu tidak ada yang mendekat. Yang mendekati yang tengah-tengah semua," ujarnya.

Siapa Pengusaha Besar Diperiksa Pajak?

Mendengar hal itu, Presenter Najwa Shihab kemudian bertanya alasan konglomerat tidak mau mendekati Anies Baswedan.

Anies kemudian menjawab jika seharusnya pertanyaan itu disampaikan kepada konglomerat.

Namun akhirnya Anies menjawab bahwa para pengusaha besar tidak mau mendekati karena takut.

"(Mereka) takut. karena saya, kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain," tegasnya.

Anies kemudian mencontohkan pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang membantunya.

Dia menyebut pengusaha tersebut diperiksa pajaknya setelah membantu.

"Setelah selesai, katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajaknya, yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut untuk membantu," tandasnya.

Padahal, lanjut Anies, yang para pengusaha kerjakan bukan membantu dirinya melainkan membantu relawan.

"Mereka membjayai semuanya di daerahnya masing-masing bukan tempat kita. Bayangkan yang besar," urainya.

Kemudian, Najwa kembali bertanya kepada Anies, apakah ada dugaan alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonannya. Anies pun membenarkannya.

Baca juga: Dialog dengan Para Petani di Sukabumi, Anies Baswedan: Mereka Mengeluhkan Tidak Ada Stabilitas Harga

"Iya, itu laporanya begitu. Iya (alat negara)," tegasnya. Anies mengaku tidak mengetahui siapa yang memerintahkan alat negara tersebut. Namun itu laporan yang diterimanya.

"Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya pada diri saya sendiri dan kita semua, akan kah kita membiarkan Republik ini berada dalam rasa takut? Akan kah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak," ucapnya.

Anies pun mengajak kepada kepada semua termasuk para pengusaha agar tidak usah takut.

"Saya ingin mengajak pada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu, bapak jangan takit. Insyaallah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini aman bagi semuanya," pungkasnya.