Arief mengatakan, mulai 2024 ini cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional sekarang diminta untuk mengelola Kepres 125 tahun 2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Bulog bersama BUMN di bidang pangan mempersiapkan sebagai off taker.

"Kita terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan dan jajaran, kita disiapkan dana penjaminan sekitar Rp 28,7 triliun," ujarnya.

"Jadi kita tidak hanya bicara bantuan pangan, tapi juga logistik secara keseluruhan, termasuk bagaimana pemerintah melalui BUMN di bidang pangan sebagai off taker, karena Pak Presiden perintahnya kepada Badan Pangan Nasional untuk menyerap apa yang diproduksi oleh petani."

"Jadi biarkanlah petani kita memproduksi, kemudian BUMN di bidang pangan bersama Badan Pangan Nasional menyiapkan untuk off take dengan harga yang bagus,” katanya.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun, Arief meyakini produksi beras nasional akan tetap terjaga.

“Satu per satu dalam dua tahun terakhir, Badan Pangan Nasional bersama Bulog, RNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, dan dari sisi inflasi ada Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, seluruh stakeholder di bidang pangan tersebut saya rasa sudah sangat baik," ungkapnya.

"Ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa teman kita di legislatif juga penting untuk keberpihakan terhadap pangan di Indonesia,”

Dia mengatakan, ke depan, faktor produksi menjadi tanggung jawab kita semua.

"Bagaimana keberpihakan terhadap teknologi, ketersediaan pupuk, benih, bagaimana menyampaikan pengurangan dari konversi lahan, kemudian buka lahan baru, intensifikasi pertanian. Jadi semua ini harus holistik dan terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.

Masih terkait kolaborasi antar kementerian/lembaga, dia berharap BUMN di bidang pangan dapat menjadi motor penggerak nasional.

“Pak Presiden menyampaikan tidak hanya makro, mikro, itu pun masih kurang. Mesti detail. Kalau BUMN dengan Pak Erick, Menteri BUMN. Saya masih berkomunikasi dengan beliau sampai sekarang, bagaimana BUMN di bidang pangan, Pak Erick sampaikan tidak boleh menjadi menara gading, tetapi harus berkolaborasi dengan private," ujarnya.

"BUMN di bidang pangan menjadi motor penggerak nasional. Perbedaan BUMN dengan private itu ada ’N’ di belakang, ada negaranya, sehingga bisa bersama-sama kementerian/lembaga untuk mengerjakan banyak hal,” katanya.

Pos Indonesia Jadi Mitra Distribusi

PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra pendistribusian BP-CBP di 20 provinsi dengan alokasi 13.415.219 PBP.

Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun optimistis penyaluran di 20 provinsi akan berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kita sudah memulai penyaluran bantuan beras bulan Januari yang langsung di-launching oleh Bapak Presiden di Cilacap kemarin, dan hari ini di Banyumas, akan berlanjut di Tegal,” kata Tonggo.