News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jabatan Komisaris BUMN

Mulai Kocok Ulang Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Sudah Dapat 4 Kursi: Kami Butuh Dukungan Politik

Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Empat kader Partai Gerindra menduduki komisaris BUMN maupun anak usahanya. Keempat tersebut yaitu, Simon Aloysius Mantiri, Fuad Bawazier Felicitas Tallulembang, dan Siti Nurizka Puteri Jaya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN mulai melakukan perombakan posisi komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah maupun anak usahanya.

Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto hingga saat ini sudah menempatkan empat kadernya di posisi komisaris.

Keempat kader tersebut yaitu Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama di PT Pertamina.

Kemudian, Fuad Bawazier ditunjuk sebagai Komisaris Utama di MIND ID.

Baca juga: Gerindra Respons Soal Kadernya Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN, Singgung Era SBY dan Jokowi

Selanjutnya, Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Terbaru Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya jadi Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, yang merupakan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Selain Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sudah dapat posisi komisari sBUMN.

Grace Natalie Louisa berbarengan dengan Fuad Bawazier saat pengangkatan komisaris.

Grace yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden, kini turut menduduki kursi Komisaris MIND ID.

Butuh Dukungan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, penunjukkan komisaris bisa diambil dari berbagai latar belakang, dengan syarat memiliki kompetensi yang sesuai.

"Yang pertama, yang pasti kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada. Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Arya dikutip Kamis (13/6/2024).

"Soal (pendukung) 02 (Prabowo-Gibran), gini kita pokoknya lihat, yang pasti namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, enggak ada larangan," sambungnya.

Menurutnya, latar belakang politik disebut sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di BUMN.

Pasalnya, lanjut Arya, BUMN merupakan perusahaan negara. Sehingga keputusan langkah bisnis perusahaan pelat merah perlu dukungan politik.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini