News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Jelang Posisinya Diganti Prabowo, Presiden Jokowi Bersiap Pindahan ke IKN

Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) memberi hormat saat upacara pengibaran bendera memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di istana presiden di masa depan ibu kota Nusantara, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada bulan Agustus 17 Agustus 2024. (Photo by BAY ISMOYO / AFP)

TRIBUNNEWS.COM, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2024 diagendakan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Diketahui pada Oktober 2024, posisi Jokowi akan digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menduduki kursi Menteri Pertahanan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligu Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Jokowi akan pindah ke IKN setelah Bandara VVIP IKN dapat dioperasikan.

"Kalau yang saya tahu, programnya Pak Presiden kalau nanti bandaranya beroperasi minggu pertama September, beliau pindahan," kata Basuki dikutip dari TribunKaltim, Minggu (25/8/2024).

Baca juga: Kominfo: IKN Bisa Jadi Pusat Smart City Baru yang Kompetitif di Tingkat Global

Adapun pembangunan runway atau landasan pacu Bandara VVIP IKN sepanjang 2.200 meter akan beres pada 2 September 2024.

Basuki mengatakan, target tersebut optimis dicapai bila cuaca di IKN mendukung, atau tidak hujan.

"Kalau enggak ada hujan itu 2.200-nya tanggal 2 September (selesai dibangun)," ujar Basuki.

Setelah pembangunan runway selesai, akan dilakukan pemasangan lampu-lampu di sepanjang jalurnya.

"Runway-nya selesai, nanti 2 hari masang lampu-lampu semua, sehingga bisa dimanfaatkan pada minggu pertama," lanjut Basuki.

Pastikan Air Bersih Tak Susah

Basuki pasang badan, respons usai ramai Puan Maharani ngeluh sulit air di IKN Kaltim ke Megawati.

Diungkapkan Megawati, Puan Maharani kesulitan air bersih diperoleh di kawasan IKN di Kaltim.

Kata Menteri Basuki, selama ia berada di IKN, dirinya mengaku tak menemui kendala terkait sulitnya mendapatkan air bersih.

Basuki menceritakan, dirinya pernah tinggal di kawasan IKN selama sepekan.

Dalam kurun waktu tersebut, akses air bersih selalu didapatkannya.

"Saya di sana seminggu ya enggak ada apa-apa. Enggak ada (masalah)" ucap Basuki.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, kondisi air di IKN juga dalam keadaan baik.

Air tersebut dinyatakan bersih dan tak terpapar bakteri seperti E. coli.

Kepastian ini dipastikan setelah adanya hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Sucofindo.

"Saya bicara data saja. Dari Sucofindo, bakteri E. coli nya nol. Bukan kata saya, kata Sucofindo ini. Jadi sumber data aja lah," pungkasnya.

Siapkan Anggaran Ganti Rugi

Basuki menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk ganti rugi lahan proyek IKN 2.086 hektare.

Untuk ganti rugi lahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 140 miliar.

"Kita siapkan Rp 140 miliar di PU untuk membayar itu nanti," kata Basuki.

Anggaran kerohiman tersebut diberikan untuk ganti rugi lahan yang bakal dibangun untuk Jalan Tol IKN, Pengendali Banjir Sepaku, hingga Masjid Negara.

Pemerintah juga telah membentuk tim terpadu guna mempercepat proses ini.

"Sekarang mereka (tim terpadu) tinggal kerja proses negosiasi di lapangan," imbuh Basuki.

Hal itu menyusul adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana memastikan, anggaran ganti rugi 2.086 hektare lahan melalui Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus tersebut aman.

"Dari sisi anggaran juga sedang kita siapkan semuanya ya. Insya Allah (aman), untuk tahun ini sudah kita siapkan," ujar Suyus.

Jelas Suyus, proses pembebasan lahan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut masih terus berjalan.

"Kan sudah ada PDSK ya, memang diperlukan untuk jalan tol, untuk bendungan, itu yang kita bebaskan saat ini," tutur Suyus.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini