Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan, skema penetapan upah minimum tahun 2025 ini merupakan dasar yang penting untuk industri padat karya.

"Apindo sudah mendudukkan perwakilannya di dewan pengupahan maupun bipartit dan dewan pengupahan baik nasional terus sampai daerah juga sudah menyampaikan rekomendasi daripada pelaku usaha. Dan kami harapkan nantinya bahwa kita bisa tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Shinta menyebut bahwa industri padat karya khususnya di sektor tekstil dan garmen belakangan ini banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bahkan merumahkan karyawannya. Hal tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penetapan upah tahun 2025.

"Oleh karenanya kami mengimbau bahwa ini adalah satu hal yang kita perlu, tantangan ini yang kita harus perhatikan bersama bahwa dengan kondisi yang seperti ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi yang sudah tantangan banget ini akan bisa tambah besar yang harus dihadapi," jelas Shinta.

Meski begitu, Shinta mengaku bahwa penetapan upah minimum tahun 2025 ini Apindo menyerahkan seluruhnya terhadap kebijakan yang berlaku di pemerintahan. Dia bilang, upah minimum untuk industri padat karya diharapkan tetap mengikuti UMP sesuai dengan tingkat Provinsi.

"Dan juga tadi kami mengedepankan mengenai isu bipartit. Jadi di atas daripada ump sebaiknya diserahkan kepada upah usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya juga berbeda-beda," ucap Shinta.

"Jadi ini ada negosiasi Bipartit dan social dialogue yang terus kami kedepankan dengan para pekerja. Dan ini saya rasa kolaborasi dan kerjasama yang juga kepentingan daripada banyak pihak ini memang harus berimbang. Kami juga memperhatikan daripada kesejahteraan para pekerja," sambungnya.