Baca tanpa iklan
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Luhut mengungkapkan pemerintah masih berada dalam posisi mengamati mana saja hal yang bisa dikontrol.
"Mengenai lockdown, saya kira kita belum terpikir ke situlah. Setiap negara punya masalahnya sendiri-sendiri."
"Kita masih pada posisi melihat mana yang bisa kita kontrol," ujarnya melalui konferensi video akun YouTube resmi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (16/3/2020).
Ia pun menilai, imbauan social distancing Jokowi pada masyarakat, sudah bagus.
"Seperti belajar dari rumah, ini sekarang kita teleconference tidak banyak bertemu orang di kantor lagi. Saya pikir pengurangan itu sudah bagus."
"Kemudian, saya lihat kesadaran teman-teman semua di BUMN, di Kementerian Perhubungan, di Kemenko Maritim dan semua jajaran kami di sini itu juga sudah sangat baik," tutur Luhut.
"Untuk ke depan ini, artinya dengan melakukan pertemuan seperti ini lebih efisien, tidak perlu travelling, apalagi makin bagus teknologinya," tandas dia.
Seperti diketahui, Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya bisa diambil pemerintah pusat.
Ia pun mengatakan, pemerintah daerah dilarang melakukan keputusan tersebut.
Tak hanya itu, keputusan besar juga harus dibahas dengan pemerintah pusat.
"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin, dilansir Kompas.com.
"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," tegasnya.
Jokowi pun mengatakan saat ini yang terpenting adalah melakukan aktivitas dari rumah.
"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," beber dia.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Elsa Catriana/Muhammad Idris/Inadha Rahma Nidya/Ade Miranti Kurnia/Ihsanuddin)