Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah blog di laman kedutaan Amerika Serikat di London yang mengunggah soal kompleks peristirahatan mewah Presiden Donald Trump, Mar-a-Lago di Florida, menuai kritikan.
Blog yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu itu memapar sejarah rumah peristirahatan yang memiliki 114 kamar, yang sering kali digambarkan sebagai 'Gedung Putih musim dingin Trump'.
Pimpinan minoritas DPR, Nancy Pelosi dan Senator Oregon, Ron Wyden, menuding Kementerian Luar Negeri AS telah mempromosikan 'klub pribadi' Trump.
Pihak Kemenlu belum memberikan tanggapan.
Dalam cuitannya, Pelosi menulis: "Mengapa Departemen Luar Negeri (pemerintahan) @RealDonaldTrumpmempromosikan klub pribadi Presiden? # Trump100Days."
Sementara itu, Senator Wyden, anggota partai Demokrat dari Oregon, menulis: "Ya, saya penasaran @StateDept. Mengapa wajib pajak $$ mempromosikan klub pribadi Presiden?"
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mark Toner, ternyata tidak mengetahui unggahan tersebut, saat media mengangkat masalah itu pada hari Senin (24/4), lapor CNN.
Blog tersebut mengunggah tulisan yang menyebutkan bahwa "Mar-a-Lago, komplek, peristirahatan Presiden Trump di Florida, menjadi terkenal sejak presiden sering bepergian ke sana untuk bekerja atau,pun menjamu para pemimpin dunia".
Trump sudah menjamu Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di kompleks tersebut.
Unggahan tersebut juga menyatakan bahwa Trump "bukan presiden pertama yang memiliki akses ke Mar-a-Lago sebagai tempat peristirahatan di Florida, tapi ia orang pertama yang menggunakannya".
"Dengan mengunjungi 'Gedung Putih musim dingin' ini, Trump memenuhi impian menjadi pemilik awal dan perancang Mar-a-Lago."
Sejak menjabat menjadi presiden, ia telah menghabiskan tujuh akhir pekan di Mar-a-Lago, yang ia beli pada tahun 1985 dan mengubahnya menjadi tempat untuk para anggota klub terbatas.
Penggunaan resor itu untuk kegiatan Trump membuat gusar para pembayar pajak dan menimbulkan pertanyaan tentang campur aduknya urusan bisnis dan tugas sebagai kepala pemerintahan.
Klub tersebut telah menaikkan biaya keanggotaan dari yang awalnya sebesar US$100.000 (sekitar Rp1,3 miliar) menjadi US$200.000 (sekitar Rp2,6 miliar) setelah Trump terpilih menjadi presiden.
Sejak Trump dilantik menjadi presiden, berbagai tokoh, Partai Demokrat, dan pengawas etika menanyakan apakah ada potensi konflik kepentingan yang dapat menguntungkan kepentingan bisnisnya saat ia menjabat presiden.