Baca tanpa iklan
Presiden RI Joko Widodo menyerukan dalam pidatonya, agar demokrasi dipulihkan dan kekerasan diakhiri dan bagi para pemimpin Asia Tenggara bertemu untuk membahas situasi di Myanmar.
"Indonesia mengimbau agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan agar tidak ada lagi korban," kata Jokowi.
"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Indonesia juga mendesak dialog, bahwa rekonsiliasi dilakukan segera untuk memulihkan demokrasi, memulihkan perdamaian dan memulihkan stabilitas."
Bertanggung jawab
Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengambil bagian dalam konferensi video dengan para kepala pertahanan regional pada Kamis kemarin.
Ini keterlibatan perdananya dalam forum internasional sejak merebut kekuasaan.
Dalam pertemuan itu, Panglima TNI Indonesia, Jenderal Hadi Tjahjanto menyatakan keprihatinannya atas situasi Myanmar, kata militer Indonesia di situs webnya.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Myanmar, yang secara terbuka berseberangan dengan junta, mengatakan komite anggota parlemen yang dirgulingkan sedang melihat cara-cara agar mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan kekerasan sepanjang kudeta.
Di Jenewa, para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam pembubaran paksa, penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan demonstran pro-demokrasi. Mereka mengatakan pemerintah asing harus mempertimbangkan untuk menarget mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penerima nobel perdamaian Suu Kyi, 75, sangat populer karena kampanye dan perjuangannya selama beberapa dekade untuk demokrasi.
Dia ditahan di lokasi yang dirahasiakan saat menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lain yang dapat membuatnya akan dilarang terjun kembali ke dunia politik dan dipenjara jika dinyatakan bersalah.
Junta Militer memberikan pembenaran atas pengambilalihan kekuasaan sipil. Militer mengatakan terjadi kecurangan pemilu dalam pemilu 8 November, yang dimenangkan mutlaj oleh partai besutan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.
Tudingan militer itu langsung ditolak oleh komisi pemilihan umum.
Informasi di Myanmar menjadi semakin sulit untuk diverifikasi setelah pihak berwenang membatasi layanan internet yang digunakan pengunjuk rasa untuk mengatur dan memposting laporan dan gambar. (Reuters)