Baca tanpa iklan
Reformasi hukum Israel ini muncul dari spektrum politik di masa lalu yang menginginkan perubahan itu.
Baca juga: Sebelum Dipecat, Menhan Israel Minta Perombakan Yudisial Harus Dihentikan
Alasan Reformasi Hukum di Israel
PM Netanyahu dan pendukungnya menganggap MA adalah kelompok yang tidak mewakili rakyat Israel.
Mereka menganggap MA selama ini telah masuk ke masalah yang seharusnya tidak diputuskan.
RUU yang diajukan pemerintahan Netanyahu adalah elemen penting untuk mencapai tujuannya.
RUU berisi perubahan komite beranggota 9 yang bertugas memilih hakim, menjadi hak pemerintah mayoritas untuk berada di kursi komite itu.
Sebelum menjadi undang-undang, RUU itu harus melewati tiga suara di Knesset (badan legislatif Israel).
RUU ini masih menjadi kontroversi di Israel yang menimbulkan protes di seluruh wilayah.
“Kami pergi ke tempat pemungutan suara, memilih, dan dari waktu ke waktu, orang-orang yang tidak kami pilih memutuskan untuk kami,” kata Menteri Kehakiman Yariv Levin saat mengumumkan reformasi pada awal Januari 2023.
Sebelumnya, Israel telah mengesahkan undang-undang yang mempersulit PM yang sedang menjabat untuk dinyatakan tidak layak menjabat, membatasi alasan ketidakmampuan fisik atau mental dan mengharuskan PM itu untuk memilih deklarasi semacam itu.
UU baru itu dianggap sebagai cara melindungi kekuasaan PM Netanyahu, yang sedang menghadapi pengadilan korupsi.
Dengan suara akhir 61 banding 47, Knesset menyetujui RUU yang menyatakan bahwa hanya perdana menteri sendiri atau kabinet, dengan mayoritas dua pertiga, yang dapat menyatakan pemimpin tidak layak.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait PM Israel