Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Tidak ada radioaktivitas atau peluruhan radioaktif yang terdeteksi dalam pengujian air laut di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, kata pejabat dari kementerian lingkungan hidup Jepang pada hari Minggu (27/8/2023).
Dilaporkan sebelumnya, Jepang mulai membuang air dari PLTN Fukushima yang sudah tidak beroperasi ke Samudera Pasifik pada hari Kamis (22/8/2023).
Aksi itu memicu protes dan kritik keras dari sejumlah pihak, baik dari warga Jepang sendiri maupun negara tetangga.
Kini, seperti dilansir Independent, pengujian sampel yang diambil dari 11 titik di dekat PLTN itu menunjukkan konsentrasi isotop radioaktif tritium berada di bawah batas bawah deteksi, yakni tujuh hingga delapan becquerel tritium per liter.
"Air laut tersebut tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan”, klaim kementerian tersebut.
Satu hari sebelumnya, badan perikanan Jepang juga menyimpulkan bahwa tidak ada anomali radioaktif yang ditemukan dalam sampel air tersebut.
Baca juga: Rusia Ketiban Berkah Larangan Impor Seafood China Dari Jepang
Kementerian akan mempublikasikan hasil tes setiap minggu setidaknya untuk tiga bulan ke depan.
Pengumuman hasil tes akan ditinjau kemudian, kata seorang pejabat kepada Reuters pada hari Minggu.
Pada hari Jumat, air laut di dekat fasilitas nuklir Fukushima mengandung kurang dari 10 becquerel tritium per liter.
Angka itu berada di bawah batas yang ditetapkan Jepang sendiri yaitu 700 becquerel dan jauh di bawah batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 10.000 becquerel.
Jepang mengatakan pihaknya perlu membuang air tersebut sebagai langkah penting dalam proses penonaktifan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, termasuk pembuangan bahan bakar cair.
Selasa (22/8/2023) lalu, pemerintahan Fumio Kishida menyetujui pembuangan 1,3 juta ton air olahan dari PLTN Fukushima, yang rusak akibat tsunami tahun 2011.
Baca juga: Restoran Jepang Dibuli, Sekolah Jepang di China Dilempari Batu Efek Pelepasan Limbah PLTN Fukushima
Namun, langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai konsumsi makanan laut yang berasal dari perairan Samudera Pasifik.
Nelayan, aktivis, dan konsumen di Jepang menyatakan kemarahannya atas tindakan yang dapat menyebabkan krisis kesehatan di tengah larangan produk perairan Jepang.