Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Hamas menolak mentah-mentah ajakan bertukar tawanan bila Israel terus melancarkan serangan.
“Saat ini tidak ada negosiasi yang sedang dilakukan [dengan pihak Israel, dan sikap akhir Hamas ialah tidak ada pertukaran tawanan hingga penghentian serangan sepenuhnya,” kata Wakil Pemimpin Hamas, Saleh al-Arouri, lewat pernyataan yang diunggah di kanal Telegram, dikutip dari TASS.
Menurut al-Arouri, Hamas sejak awal sudah siap membebaskan orang asing, termasuk wanita dan anak-anak, tanpa kompensasi apa pun. Namun, kelompok itu enggan membebaskan tentara.
“Tawanan kami lainnya adalah tentara atau mantan personel militer, dan tidak akan ada negosiasi tentang mereka hingga agresi dihentikan,” ujarnya.
Di samping itu, al-Arouri berujar bahwa pemerintah Israel menolak merampungkan kesepakatan pembebasan dan justru melanjutkan serangan.
“Menolak merampungkan kesepakatan untuk menukar mantan personel Israel [yang ditawan Hamas] dengan syarat berbeda,” kata dia.
“Tawanan tidak bisa dikembalikan dengan kekerasakan,” ujarnya.
Baca juga: 60 Tentara Israel Disergap Hamas, Beberapa Tewas hingga Terluka, Melarikan Diri Ditembak
Kemudian, dia menyatakan satu-satunya cara Israel membebaskan para tawanan itu ialah dengan menyetujui syarat-syarat yang diajukan Hamas.
“Harga yang harus dibayar demi tawanan orang Israel ialah pembebasan seluruh orang Palestina yang ditahan setelah gencatan senjata.”
Sementara itu, pada Jumat, (1/12/2023), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menuding Hamas melanggar aturan gencatan senjata. IDF kemudian mengumumkan melanjutkan serangan ke Gaza.
Di sisi lain, pemerintah Palestina menyebut Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas kelanjutan serangan darat Israel.
Korban jiwa tembus 15.500 orang
Juru bicara Kemeterian Kesehatan (Kemenkes) Palestina, Ashraf al-Qudra, mengatakan jumlah korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan Israel kini sudah mencapai 15.500 orang.
“Jumlah korban agresi Israel telah mencapai 15.523 orang. Setidaknya ada 41.316 orang yang terluka,” kata al-Qudra dalam unggahan di akun Facebook kementerian itu.