News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Palestina Vs Israel

Diadang AS, Palestina Dorong Pemungutan Suara Jadi Anggota Penuh PBB Bulan Depan

Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dewan Keamanan PBB bertemu mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York pada tanggal 22 Desember 2023.

“Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui negosiasi langsung melalui para pihak, sesuatu yang kami kejar saat ini, dan bukan di PBB,” katanya, tanpa secara eksplisit mengatakan apakah Amerika Serikat akan memveto tawaran tersebut jika mencapai kesepakatan dengan Dewan Keamanan PBB.

Miller mengatakan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken telah secara aktif terlibat dalam menetapkan “jaminan keamanan” bagi Israel sebagai bagian dari landasan bagi negara Palestina.

Pemerintahan Presiden Joe Biden dinilai semakin mengisyaratkan dukungan terhadap negara Palestina, terlebih saat Otoritas Palestina telah direformasi dan berkuasa di Tepi Barat dan Gaza.

Dukungan ini seiring dengan upaya AS mencari cara untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di mana Israel berusaha menghilangkan Hamas dari Gaza.

Baca juga: Hamas: Pasukan Arab Apa Pun yang Ikut Agenda Israel di Gaza Bakal Diperangi Sebagai Antek Pendudukan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers di kantornya di Yerusalem, 31 Maret 2024. (Times of Israel)

Rezim Israel Saat Ini Memusuhi PA 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa dekade telah menentang terbentuknya negara Palestina.

Netanyahu diketahui, memimpin pemerintahan sayap kanan dengan anggota yang memusuhi Otoritas Palestina (PA).

PA adalah pemegang otonomi dan otoritas terbatas di beberapa bagian Tepi Barat.

Berdasarkan undang-undang Amerika yang sudah lama berlaku, Amerika Serikat diharuskan memotong dana untuk badan-badan PBB yang memberikan keanggotaan penuh pada negara Palestina.

Undang-undang tersebut diterapkan secara selektif.

Amerika Serikat menghentikan pendanaan pada tahun 2011 dan kemudian menarik diri dari badan kebudayaan dan ilmu pengetahuan PBB UNESCO, namun bergabung kembali pada tahun lalu di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.

Robert Wood, wakil perwakilan AS untuk PBB, mengatakan kalau  pengakuan negara Palestina oleh badan dunia secara keseluruhan berarti “pendanaan akan dipotong dari sistem PBB, jadi kami terikat oleh hukum AS.”

“Harapan kami adalah mereka tidak melakukan hal itu, tapi itu terserah mereka,” kata Wood tentang tawaran Palestina.

(oln/an/*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini