Baca tanpa iklan
Khan mengatakan serangan tanggal 7 Oktober mewakili "beberapa kejahatan internasional paling serius yang mengejutkan hati nurani umat manusia, kejahatan yang ICC didirikan untuk mengatasi".
Dalam kasus Israel, kekhawatirannya ada dua. Dia menekankan kewajiban untuk melakukan operasi militer di Gaza berdasarkan “parameter hukum yang jelas yang mengatur konflik bersenjata”.
Israel dituduh gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap warga sipil selama pemboman selama berbulan-bulan, meskipun Israel bersikeras bahwa pihaknya mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari jatuhnya korban.
Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut mengatakan lebih dari 34.500 orang telah tewas di sana sejak perang dimulai, dan banyak di antara mereka adalah anak-anak.
Khan juga menggarisbawahi perlunya bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza, dengan akses terhadap makanan, air dan pasokan medis merupakan hak dasar bagi warga sipil “tanpa penundaan lebih lanjut, dan dengan kecepatan dan skala yang besar”.
Baca juga: VIDEO Terancam Diadili ICC Terkait Kejahatan di Gaza, Netanyahu Ngeyel Sebut untuk Lindungi Negara
Dia juga mendesak Hamas untuk tidak mengalihkan atau menyalahgunakan pasokan ketika mereka tiba, setelah tuduhan Israel bahwa anggotanya menjarah truk dan mencuri bantuan, sehingga menghentikan bantuan tersebut untuk menjangkau masyarakat luas.
Israel bukan anggota ICC dan mengatakan bahwa pengadilan tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas hal tersebut.
Namun pengadilan telah memutuskan bahwa sejak tahun 2015 mereka sebenarnya memiliki yurisdiksi atas Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza setelah Palestina meratifikasi perjanjian pendiriannya, Statuta Roma, sebagai Negara Palestina.
Belum pernah ada negara demokrasi ala Barat yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpinnya oleh ICC.
Jika hal ini terjadi pada Netanyahu, dialah yang pertama. Masyarakat Israel memiliki kekhawatiran khusus mengenai stigma dan potensi isolasi yang mungkin timbul.
Senator AS Temui Pejabat Senior ICC
Sekelompok senator AS dari Partai Demokrat dan Republik dilaporkan mengadakan pertemuan virtual dengan pejabat senior ICC.
Pertemuan tersebut jelas membahas tentang kemungkinan surat perintah penangkapan yang sedang dipertimbangkan untuk pejabat tinggi Israel.
Baca juga: Netanyahu Benar-benar Takut Ditangkap, Sampai Minta Bantuan Keluarga Sandera untuk Lobby ICC
Dikutip dari Al Jazeera, pertemuan yang berlangsung pada Rabu (2/5/2024) itu terjadi tak lama setelah Netanyahu berbicara dengan beberapa senator.
Anggota parlemen dari Partai Republik dilaporkan mengancam akan mengesahkan undang-undang yang menentang ICC jika ICC tetap menjalankan perintah tersebut.
Situs berita AS, Axios melaporkan bahwa para pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi juga telah memperingatkan ICC terhadap tindakan tersebut.
Peringatan ini muncul setelah Israel mengancam akan memotong dana pajak yang dikumpulkan untuk Otoritas Palestina.
Bila dana pajak tersebut dipotong, Israel memastikan Otoritas Palestina akan runtuh.
(Tribunnews.com/Whiesa)