Pasar IPO Tiongkok berkembang pesat sebelum pandemi COVID-19, yang berarti hampir tidak ada masalah terkait penebusan. 

Namun, skenario tersebut berubah pascapandemi karena perekonomian Tiongkok terkendala oleh berbagai masalah, seperti krisis properti, jatuhnya pasar saham, konflik geopolitik, dan kurangnya investasi asing langsung (FDI).

Ada beberapa contoh di mana pemodal ventura terkemuka di Tiongkok mulai mencari penebusan karena akun para pendiri startup dikunci sesuai dengan hukum setempat.

Para pemodal ventura percaya bahwa rezim Tiongkok harus memastikan bahwa lonjakan kasus penebusan dapat dijinakkan dengan memberikan lebih sedikit hak istimewa kepada startup.

Namun, pola ini tidak baik bagi pengusaha lokal dan akhirnya menciptakan lebih sedikit lapangan kerja, karena perekonomian semakin terpuruk.

Banyak perusahaan investasi milik negara yang menyatakan bahwa hak penebusan seringkali hanya sekedar kepatuhan prosedural untuk menghindari gangguan pertumbuhan perusahaan. Pendanaan milik negara melalui proses audit dan inspeksi organik, dan investor pemerintah hanya bisa berempati terhadap startup dan pemiliknya, namun mereka tidak bisa mengabaikan prosedur pemerintah.

Tekanan Investor

Rezim Tiongkok akan menerapkan klausul toleransi kesalahan untuk melindungi kepentingan pemodal ventura milik negara dan mendorong pertumbuhan pasar, namun sayangnya, tidak ada yang diperdebatkan untuk startup lokal.

Untuk saat ini, pemodal ventura milik negara menahan diri untuk tidak berinvestasi pada proyek-proyek berisiko tinggi, dan membatasi pendanaan untuk startup yang berpotensi besar dan disruptif.

Pemerintah Tiongkok merasa bahwa banyak perusahaan pemula di dunia korporat sering menggunakan cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkan dana atau terlalu kekanak-kanakan dalam menjalankan bisnis. Hal ini pada akhirnya berdampak pada pemodal ventura lokal. 

Beberapa pengusaha berupaya mengubah kategori bisnis di tengah jalan, terjebak dalam kasus pelanggaran paten, atau bahkan menyia-nyiakan modal investor; Hal ini mengakibatkan investor menjadi lebih berhati-hati dan mengajukan tuntutan hukum. 

Namun, semua ini adalah skenario normal dalam menjalankan bisnis secara global, dan hal ini tidak boleh menghilangkan harapan bagi startup yang ingin mendukung perekonomian Tiongkok yang sedang mengalami kemerosotan.

Jika undang-undang Tiongkok tetap tidak sesuai untuk perusahaan rintisan, hal tersebut dapat menghambat aktivitas kewirausahaan dan kemajuan teknologi di Tiongkok. Startup akan kesulitan bertahan di tengah sikap apatis pemerintah, kurangnya modal, dan meningkatnya tekanan dari investor. 

Tiongkok adalah pemimpin manufaktur yang berkuasa secara global. Namun, jika situasi internal masih tidak bersahabat bagi produsen lokal yang memulai bisnisnya, hal ini dapat berdampak jangka panjang pada pasar teknologi global. 

Peraturan pemerintah yang semakin ketat, khususnya terhadap perusahaan teknologi, menciptakan ketidakpastian. Pada akhirnya, menghalangi kemampuan inovatif ekosistem startup.

SUMBER