Organisasi profesi selama ini selalu memantau dan membina anggotanya agar selalu memberikan layanan yang profesional kepada pasien.

Hal ini dikontrol dan dibina melalui Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan serta pemberian rekomendasi ijin praktek.

Namun dalam draft RUU Kesehatan, hal tersebut ditiadakan atau diambil alih oleh pihak lain.

“Akibat paling mendasar dari perubahan ini adalah mengancam akan berdampak pada faktor keselamatan pasien” ucap Khoirul Anam.

Menkes Klaim RUU Kesehatan untuk Kepentingan Masyarakat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengklaim rancangan undang-undang kesehatan atau RUU Kesehatan Omnibus Law dapat mendekatkan masyarakat pada akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Ia pun menyinggung kejadian seorang ibu hamil di Jawa Barat yang meninggal karena keterbatasan rumah sakit yang tidak memadai.

"Ini hanyalah sebagian dari kisah-kisah yang dihadapi oleh masyarakat kita yang merupakan tantangan bagi kita bersama untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia," kata Menkes Budi dalam kegiatan FGD bersama RSUP Fatmawati yang dipantau via daring, Rabu (29/3/2023).

Seringkali menurut Menkes Budi banyak masyarakat di daerah-daerah harus berjalan berhari-hari, bahkan harus menggunakan kendaraan yang mungkin tidak layak untuk digunakan dalam rangka mengakses layanan kesehatan dasar.

"Kurangnya dokter dan dokter spesialis telah menyebabkan antriannya sangat panjang bagi pasien menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan layanan operasi," tegas dia.

Baca juga: Penganiayaan Dokter hingga RUU Kesehatan yang Tak Berpihak, PDGI Imbau Anggotanya Kenakan Pita Hitam

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menginisiasi enam pilar transformasi kesehatan Indonesia agar hak seluruh masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bisa didapatkan.

Adapun transformasi kesehatan ini terdiri atas  layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

"Pemerintah bertekad agar akses layanan kesehatan berkualitas semakin dekat semakin murah bagi masyarakat terwujud. Dimana harus ada wewenang yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang," ungkap mantan dirut Bank Mandiri ini.