Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menanggapi soal isu Pemilu 2024 yang dikabarkan bakal dilaksanakan secara proporsional tertutup.

"Terkait dengan isu ini kan sempat memang didorong oleh teman-teman PDIP. Setahu saya mungkin teman-teman bisa kroscek ke teman-teman PDIP waktu itu semangatnya ingin pragmatisme politik tidak terlalu berlebihan," kata Huda kepada wartawan, Kamis (29/12/2022).

Dia mengatakan PDIP beralasan bahwa sistem proporsional terbuka itu figur lebih dominan ketimbang partai.

"Dan ketika figur yang harus berkompetisi di dalam internal partai sendiri, mungkin dirasa di situlah lalu pragmatisme itu berpotensi ada karena masyarakat publik memilih figur, bukan partai.Partai akhirnya menjadi pilihan kedua setelah dominasi kuat dari kerja kampanye caleg-caleg," kata Huda.

Meski demikian, Huda sistem tersebut tidak mungkin terjadi karena peraturannya sudah menetapkan Pemilu dilakukan secars proporsional terbuka.

"Tidak ada di Perpu tidak ada sama sekali terkait isu terkait dengan sistem kepemilian Kita itu tetap profesional terbuka," kata Huda.

Ketua Komisi X DPR RI itu melanjutkan PKB sampai hari memilih pemilu dilaksanakan lewat sistem proporsional terbuka.

"Saya kira pilihan yang relatif sudah baguslah. Bahwa nanti akan ada skema baru dan  seterusnya, kita hitung lagi pada periode berikutnya Pemilu 2029, tidak menutup kemungkinan," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Ada Kemungkinan Pemilu 2024 Berlakukan Sistem Proporsional Tertutup

"Saya kira saya setuju, demokrasi kita memang butuh penguatan kelembagaan dalam hal ini institusi partai. Jadi siapapun kader yang maju, sifatnya adalah bagian integral penguatan terhadap sistem kelembagaan politik itu," pungkas Huda.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan tidak menutup kemungkinan Pemilu 2024 nanti bakal diberlakukan proposional tertutup.

Hal tersebut Hasyim sampaikan dalam sambutannya di acara Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Sehingga ia mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri tidak memanfaatkan alat peraga kampanye sebelum jadwalnya.

"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi gak relevan," kata Hasyim. 

Hasyim menjelaskan, proses proposional tertutup tidak lagi menampilkan nama-nama dan foto calon legislatif. 

"Karena namanya enggak muncul lagi di surat suara. Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu," jelas Hasyim.

"Sehingga di banyak diskusi sering kami sampaikan kami berharap kita semu menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu sistemnya kembali tertutup," tambahnya. 

Lebih lanjut Hasyim mengatakan, peluang sistem proporsional tertutup tersebut terbuka lebar seiring dengan berbagai gugatan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan sistem pemilu proporsional terbuka sudah dimulai sejak Pemilu 2009 dan dimulainya berdasarkan putusan MK bukan di UU.

Baca juga: KPU Sebut Ada Kemungkinan Pemilu 2024 Berlakukan Sistem Proporsional Tertutup, Ini Artinya

"Sejak itu pula pemilu 2014 dan 2019 pembentuk norma UU tidak akan mengubah itu, karena kalau diubah tertutup kembali akan jadi sulit lagi ke MK. Dengan begitu, kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK," kata Hasyim.