Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan partai politik (parpol) yang berada di parlemen menyatakan sikap menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

PDI Perjuangan (PDIP) yang mendorong sistem pemilu tertutup itu diterapkan pada Pemilu 2024 menghormati sikap mayoritas fraksi di DPR tersebut.

"Kita menghormati dan menghargai pertemuan 8 parpol itu ya tentang sistem demokrasi kita. Apakah menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. Jadi silakan saja, itu adalah bagian dari demokrasi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1/2023).

PDIP, kata Djarot, terus mengevaluasi pelaksanaan pemilu, di mana sudah empat kali menggunakan sistem proporsional terbuka saat masa reformasi.

Menurutnya, ada kelemahan dari penerapan sistem proporsional terbuka, satu di antaranya yakni biaya politik yang tinggi.

"Tingkat biayanya, tingkat kerumitannya, sengketanya, ya sengketa itu dinantara, bukan di antara parpol tapi diantara caleg di satu parpol. Dan memerlukan biaya yang sangat besar. Sangat rumit," ujar anggota Komisi IV DPR RI itu.

Selain itu, lanjut Djarot, terjadi sistem yang mengarah liberal individualis.

Padahal sistem yang seharusnya diterapkan demokrasi Pancasila.

"Ini menjadi bagian evaluasi tapi terlepas dari hal itu, silakan tanya kepada Mahkamah konstitusi. PDI Perjuangan siap untuk patuh apapun yang menjadi keputusan," ucapnya.

"Mau sistem terbuka silahkan. Kita siap. Tertutup kita juga siap," tandasnya.

Delapan Parpol Parlemen Sepakat Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Delapan partai politik (parpol) Parlemen menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).