Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, untuk mematikan Partai Gelora agar tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.

Fahri membantah ada permintaan dari Istana yang memerintahkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual.

Sebelumnya, tudingan itu disampaikan Hadar Gumay yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, saat RDPU dengan Komisi II DPR, Rabu (12/1/2023).

Fahri heran dengan manuver Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melapor persoalan KPU ke Komisi II DPR.

Baca juga: Partai Gelora Minta Pemerintah Sediakan Fasilitas Kesehatan dan Jaminan Sosial bagi Petugas Pemilu

Apalagi, dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut membawa-bawa nama Istana.

"Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan," kata Fahri dalam keterangan yang diterima, Jumat (13/1/2023).

Fahri menegaskan Hadar Gumay dkk membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat tertentu, karena mereka takut akan adanya perubahan total yang dibawa Partai Gelora.

"Mereka takut dengan gelombang rakyat yang akan menuntut pembaharuan total dalam cara kita bernegara melalui Partai Gelora. Kerena takut hukum tegak, korupsi dan segala kejahatan hilang. Mereka takut Indonesia bersatu mengubah nasib menjadi kekuatan yang diperhitungkan," ujar Fahri.

Menurut Fahri, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu, seharusnya mendukung ide demokrasi supaya para intelektual mudah bikin partai politik (parpol), dan bukan jadi monopoli pengusaha atau konglomerat saja.

Selain itu, Partai Gelora juga telah mengajak seluruh parpol peserta Pemilu 2024 untuk adu debat gagasan dan pikiran mereka.

Sehingga publik dapat mengetahui program parpol mereka, apakah membawa aspirasi rakyat atau tidak.

"Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang, mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama, eh malah sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!" tegas Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan selama proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 ada upaya untuk menghilangkan data-data yang sudah diinput agar tidak memenuhi syarat oleh kelompok tertentu saat verifikasi faktual.

"Partai Gelora ini ingin dimatikan, aneh data kami hilang tidak jelas. Sekarang ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot nggak karuan," ujarnya.

Hadar Gumar dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, kata Fahri, dinilainya justru ingin melindungi partai tertentu yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Padahal kepengurusan dan kantor Partai Gelora dari pusat hingga di daerah semua ada, tidak ada memanipulasi.

"Jadi sekarang kamu ketahuan, terbongkar lah siapa dalang kecurangan ini. Jadi sasaran mereka bukan penyelenggara Pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Makanya Partai Gelora menjadi sasaran mereka, karena dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut, Naudzubillah ...," tandas Fahri.

Fahri mengingatkan, semakin Partai Gelora 'dikeroyok' dan ditekan, maka akan semakin terlihat kemenangan Partai Gelora dalam memimpin Indonesia di 2024 pada mendatang.

"Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang akan membawa perubahan besar, pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora agar siap menghadapi segala komplotan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Rabu (11/1/2023).

Pada rapat tersebut, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Hadar Nafis Gumay membeberkan dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Sembari menjelaskan lewat bukti tangkapan layar pesan, Hadar mengungkapkan dugaan kecuraan hingga intimidasi yang diperoleh anggota KPU di daerah.

"Itu memuat ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6 sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat," kata Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

"Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," imbuhnya.

"Jadi ada teman di provinsi yang merespons mengingatkan tapi kemudian ketua KPU menjawab 'siap dipahami begitu saja'," katanya lagi.

Namun dalam praktiknya, kata Hadar, pihaknya mendapat banyak bukti bahwa tekanan-tekanan terus dilakukan untuk melakukan perubahan data.

"Membantu yang awalnya satu parpol kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung," ujar dia

Kemudian, Hadar juga mengungkapkan keresahan yang dirasakan anggota KPU di daerah lewat tangkapan layar pesan yang ditampilkan di layar.

Dari situ, dia menyebut sejumlah nama dalam dugaan kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ucapnya.

"Kedua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan partai Gelora," imbuhnya.

Mendengar penjelasan dari Hadar, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup.

Hal itu dikarenakan dugaan kecurangan yang menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberpa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi," kata Doli.

"Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," tandasnya.