Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai pentingnya pembahasan sistem Pemilu yang kini masih menjadi perdebatan dibicarakan bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu kata Syaikhu bakal dilakukan oleh 8 partai politik termasuk PKS, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, NasDem dan Gerindra yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca juga: Bedah Dapil DPW Aceh, PPP Target Raih Kursi Lebih Banyak dalam Pemilu 2024

"Kita menghormati bahwa dalam kesepakatan 8 partai ini kemarin kan dikoordinatorkan oleh Golkar, nanti kita lihat memang nanti perlu mengahadap presiden kita akan bersama-sama yang 8 partai ini akan tetap bersama-sama," kata Syaikhu saat ditemui awak media di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Kendati demikian, Syaikhu belum dapat memastikan kapan 8 partai tersebut akan bertemu Jokowi.

Terpenting kata dia, PKS sudah bersedia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dilakukan oleh Partai Demokrat.

"Yang terbuka kita harapkan bahwa sepakat dengan 8 partai utk melakukan usulan proporsional terbuka, bahkan PKS bersedia menjadi pihak terkait dan sudah mengajukan ke MK," tukas dia.

Kata Pengamat

Partai Golkar menjadi inisiator pertemuan sejumlah elite partai politik untuk menyampaikan sikap bersama terkait penolakan wacana sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan kembali.

Sebanyak 8 parpol menegaskan komitmennya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka, mengecualikan PDIP yang mendukung proporsional tertutup.

Pengamat politik yang juga direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai argumen untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup tidak berkembang dan cenderung terjebak ke masa lalu. 

Baca juga: Pengamat: Sistem Pemilu 2024 Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Berbeda dengan argumen pendukung proporsional terbuka yang cenderung berkembang dan berdimensi masa depan.

"Saya kira mempertahankan argumennya (proporsional terbuka) itu jauh lebih banyak, bisa tiga kali lipat dari kembali ke proporsional tertutup," kata Ray, kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).

Menurutnya, tiga garis besar argumen yang mendukung sistem proporsional tertutup yakni parpol, konsolidasi parpol, dan pemilu berbiaya rendah. 

Sementara itu, argumen pendukung proporsional terbuka justru terus berkembang.

"Kalau itu berdimensi masa lalu, sudah kita alami. Justru terbuka itu adalah titik balik dari yang lalu," ucap dia.

Baca juga: DKPP Berhentikan Tiga Penyelenggara Pemilu

Ray menjelaskan argumen penguat sistem proporsional terbuka yang berhubungan dengan masa depan yakni keberadaan dan perkembangan media sosial.

"Kita ini hidup di era teknologi, di mana era media sosial menjadi perangkat yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di media sosial itu politik juga diatur. Sudah banyak keputusan-keputusan politik itu berdasarkan media sosial," kata dia.

Lebih lanjut menurut Ray, hal itu menandakan dominasi media sosial begitu besar dan mampu menentukan wajah politik. 

Baca juga: Bawaslu Akan Gaet Influencer Untuk Terlibat dalam Proses Pemilu

Artinya, lanjut Ray, dominasi atau peran media sosial di masa mendatang untuk menentukan wajah-wajah politik jauh lebih kuat dibandingkan dengan peran partai politik.

"Di tengah era seperti itu kita masih berpikir penguatan partai, tidak masuk akal. Itu di era 1960an, 1970an, relevan karena kita belum menemukan media sosial, di mana orang dalam menyalurkan aspirasi, mengadvokasi kebijakan itu tidak lain kecuali melalui partai," tandas dia.