Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan sekretariat bersama (Sekber) koalisi Gerindra-PKB akan diresmikan pada Senin (23/1/2023) mendatang.

Menurut Budi, peresmian Sekber itu merupakan bentuk keseriusan dan kekompakan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB.

Ia menyebut peresmian Sekber itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Peresmian Sekber ini merupakan bagian dari rangkaian program dan komitmen koalisi yang sudah resmi terbentuk antara Gerindra dan PKB sejak beberapa bulan yang lalu; dimulai dari penandatanganan piagam deklarasi koalisi, hingga berbagai rangkaian pertukaran kunjungan antar kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Baca juga: Soal Rekomendasi Ijtima Ulama, Gerindra Pastikan Ulama Tak Akan Jadi Juru Kampanye di Masjid

Budi menjelaskan makna peresmian Sekber tersebut adalah untuk menunjukan kedudukan yang sejajar dalam merumuskan idelogi, strategi, dan arah pembangunan bangsa secara bersama-sama, dengan melibatkan seluruh struktur kedua partai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, tetapi juga sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan, dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia, dalam bingkai persatuan," tegasnya.

Budi mengungkapkan pada peresmian Sekber juga direncanakan akan ada penyampaian hasil musyawarah Ijtima Ulama Nusantara oleh PKB kepada Gerindra.

"Rencana penyampaian hasil Ijtima Ulama Nusantara oleh PKB kepada Gerindra juga akan menjadi salah satu agenda peresmian Sekber tersebut, yang tentu saja akan di dengar, dan di pertimbangkan dengan matang oleh Partai Gerindra," ucap dia.

Lebih lanjut, Budi menerangkan jika peresmian Sekber tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat koalisi menuju Pemilu 2024.

"Pembentukan Sekber ini adalah langkah konkrit dari Gerindra dan PKB untuk saling menguatkan dan membesarkan dalam menatap Pemilu 2024, dan merupakan rangkaian pertama dari sekber-sekber lain yang akan dibentuk di seluruh penjuru nusantara, demi membangun Indonesia yang lebih baik secara bergandengan tangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara yang digelar pada 13-14 Januari 2023 menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju dalam Pilpres 2024.

"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanul Haq dalam keterangan persnya kepada Tribunnews.com, Senin (16/1/2023).

Berikut sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:

1. Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang instensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.

5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:

a. transparansi pengelolaan keuangan negara;

b. mencegah munculnya oligarki baru;

c. merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;

d. mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.

6. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang.

7. Mendorong para ulama, kiai, dan pimpinan pesantren khususnya dari kalangan NU untuk mengentaskan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan khususnya keagamaan, dan berupaya memberikan keadilan sebaik baiknya kepada korban kekerasan dengan memfasilitasi pendampingan dan sarana pemulihan korban.

8. Ijtjma Ulama Nusantara mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para kiai dan ibu nyai yang terlibat dalam Ijtima Ulama Nusantara ini akan menjadi corong bicara dalam mengawal isu-isu kesetaraan gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Ijtima Ulama Nusantara menjadikan semua ulama, baik para kiai dan bu nyai yang untuk menjadi juru kampanye nasional PKB dan Gus Muhaimin. Serta melakukan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan semua kalangan baik Pengurus NU, Jamiyyah Thoriqoh, ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang plural dan beragam.