TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Umum DPP Badan Persaudaraan Antariman (DPP Berani) Ardy Susanto menegaskan politik identitas bukanlah sesuatu yang tabu.

Pasalnya, setiap orang terlahir dengan identitas masing-masing yang menempel pada dirinya.

Yang terpenting, kata Ardy, politik identitas harus digunakan untuk membangun bangsa.

"Politik identitas itu tidak tabu karena memang kita terlahir dengan berbagai identitas. Tapi memang perbedaan identitas dan identitas ini harus kita pakai untuk membangun, bukan untuk merusak," ujar Ardy dalam diskusi bertajuk 'Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 Efektifkah?' di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Secara historis, kata Ardy, RA Kartini memperjuangkan emansipasi wanita merupakan politik identitas berdasarkan gender.

Kartini, tutur Ardy menggunakan politik identitas untuk sesuatu yang baik, bukan saja untuk Indonesia, tetapi kemanusiaan pada umumnya.

"Begitu juga Reformasi 98 sebagai tanda keberhasilan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan Orde baru juga menunjukkan keberhasilan dengan identitas mahasiswa," ungkap dia.

Karena itu, kata Ardy, politik identitas sah-sah saja sejauh digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta merajut keragaman dan persaudaraan. Menurut dia, identitas yang berbeda bukan menjadi alasan bagi elemen masyarakat untuk saling menjelekkan, menghina dan memecah belah bangsa.

"Jadi, politik identitas itu tidak menjadi hal yang terlarang apabila dilakukan dalam konteks yang positif bukan dalam konteks memecah belah persatuan bangsa," tegas dia.

Lebih lanjut, Ardy mengimbau kepada para elite politik, partai politik dan kandidat capres serta para pendukungnya agar tidak memanfaatkan politik identitas di Pemilu Serentak 2024 dengan tujuan memecah belah masyarakat.

Menurut Ardy, politik identitas demikian membuat masyarakat terpolarisasi dan bisa berdampak besar terhadap integrasi bangsa.

Baca juga: Pengamat Soroti Munculnya Politik Identitas Menuju Pemilu 2024

"Jangan sampai hanya memanfaatkan politik identitas demi keuntungan elektoral semata, tanpa memperhatikan dampak terhadap keutuhan masyarakat. Sudah saatnya menggunakan politik identitas untuk membangun bangsa seperti yang dilakukan RA Kartini atau para mahasiswa dan aktivis 98 lalu," pungkas Ardy.