Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merupakan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang lurus tegak.

Hal itu disampaikan Hasto melalui sebuah pantunnya dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube Kemenpolhukam, Rabu (13/9/2023).

Pantun itu disampaikan Hasto setelah dirinya menyampaikan pandangannya dalam diskusi yang bertajuk 'Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat'.

"Siapa yang tidak tahu Prof Mahfud MD, salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde," kata Hasto.

"Pemikirannya luas hingga beberapa dekade di tangannya rakyat semakin pede," sambungnya.

Mahfud MD bersama peserta yang hadir pun tampak senyum dan bertepuk tangan merespons pantun Hasto.

Nama Mahfud memang belakangan digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar.

Selain Mahfud, muncul juga nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil dan Sandiaga Uno.

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus juga sebelumnya mengatakan saat ini ada sekitar 3 atau 4 kandidat sedang serius dibahas.

"Ya ada 3-4 calon yang sekarang sedang sangat serius didalami," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (8/9/2023).

Deddy menyebut para kandidat tersebut berasal dari partai politik (parpol) dan non-parpol.

"Ya ada yang parpol, ada yang enggak parpol. Yang pasti bisa punya chemistry sama Mas Ganjar dan punya komitmen yang kuat dengan cita-cita atau platform PDIP lah," ujarnya.

Menurutnya, dari 3 atau 4 kandidat tersebut nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk di dalamnya.

"Ya Ridwan Kamil salah satu dari 3 orang itu," ucap Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDIP (TKRPP PDIP) ini.

Kendati demikian, Deddy menuturkan bahwa kepastian para kandidat tersebut menjadi cawapres Ganjar belum pasti.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ngopi Bareng, PDIP dan Mahfud Kompak Bantah Bahas soal Cawapres

"Ya sekitar 3 atau 4, malah mungkin bisa antara 3-4 itu enggak jadi. Pengalaman kita itu kan ditentukan oleh dinamika politik yang ada," ungkapnya.