News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Anies Ingin yang Pertama Daftar ke KPU hingga Strategi PDIP Umumkan Cawapres Ganjar Detik Terakhir

Penulis: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bakal calon presiden (bacapres), Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan telah mencoret sejumlah nama kader Partai Golkar Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Puan memiliki alasan soal koalisi yang sudah dijalin oleh kedua partai itu.

"(Ridwan Kamil) kan sudah dengan Pak Prabowo. Jadi RK kader Golkar," kata Puan Maharani, Rabu (20/9/2023).

Terlebih, Ridwan Kamil bukan Ketua Umum Partai yang bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa seizin partai.

Sehingga sangat tidak mungkin Ridwan Kamil berjalan dalam dua gerbong Pilpres sekaligus.

Hal senada juga dilakukan pada AHY yang baru mendekat dengan Partai Gerindra.

"Tadinya kan muncul nama Mas AHY, karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Pak Prabowo ya, tentu saja sepertinya tak mungkin," tambah Puan Maharani.

Selanjutnya, ia mengungkapkan kemungkinan nama bacawapres yang masih terbuka lebar.

Antara lain Erick Thohir yang tak berpartai, Sandiaga Uno yang merupakan kader PPP, Andika Perkasa dari basis militer serta Menkopolhukam Mahfud MD.

Sementara itu, dari kubu Prabowo, juga terdapat beberapa nama yang memungkinkan menjadi kandidat Cawapresnya.

Hal ini dipetakan seiring anggota partai politik dari Koalisi Indonesia Maju.

Beberapa waktu belakangan, Prabowo juga bertemu secara tertutup dengan Yenny Wahid.

Santer juga beberapa nama yang disebut akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 seperti Erick Thohir, Airlangga Hartarto, hingga Yusril Ihza Mahendra.

Untuk diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah melakukan upaya hukum terkait batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2023 lalu.

Aturan yang digugat PSI adalah aturan dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pasal tersebut berisi terkait persyaratan menjadi capres dan cawapres yang paling rendah adalah 40 tahun sementara tidak ada batas usia maksimal dalam pasal tersebut. Pasal ini dinilai menuai kontra sebab tidak memiliki dasar yang kuat.

Hasto sebut pendamping Ganjar diumumkan saat pendaftaran

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan ada kejutan saat pengumuman sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. 

Terkini, PDIP bakal  menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Kemayoran, Jakarta Pusat dimulai pada Jumat, 29 September sampai Minggu, 1 Oktober 2023.

Hasto juga berbicara terkait surprise.

Ketika ditanya terkait kemungkinan pengumuman sosok Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Hasto mengatakan, PDIP selalu menyiapkan desain politik kejutan ketika melaksanakan hajatan.

Sampai saat ini, parpol pengusung Ganjar, tak kunjung membocorkan siapa sosok tersebut.

Meskipun dalam sejumlah kesempatan, beberapa nama potensial yang akan mendampingi mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah diungkapkan.

"Ya, di dalam desain politik element of surprise selalu ada melatarbelakangi desain. Desain ini element of surprise bisa pada tempatnya, bisa pada event dalam memilih momentum itu, juga bisa pada figurnya. Juga bisa pada siapa yang datang, siapa yang diumumkan bersama-sama, sehingga bagi kami merancang element of surprise ini dari berbagai aspek sehingga nanti ada suatu puncak yang mendorong gerak dukungan dari rakyat terhadap Pak Ganjar Pranowo dan wakil yang akan mendampingi Pak Ganjar. Eh saya Nyaris keceplosan (soal nama bacawapres Ganjar)," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Kerja Sama PDIP-Gerindra

Sebenarnya, bukan hal yang mustahil bagi PDIP dan Gerindra untuk berkoalisi dengan mengusung Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo.

Karena di dalam politik tidak ada hal yang mustahil.

Apalagi, kedua partai tersebut kerap bekerja sama dalam kontestasi politik baik Pilpres ataupun Pilkada.

Prabowo dan Ganjar (Kolase Tribunnews)

Diketahui, bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dimotori Gerindra yakni Prabowo Subianto belum mengumumkan cawapresnya.

Begitupun dengan bacapres dari koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dimotori PDI Perjuangan juga belum umumkan cawapresnya.

Puan Sebut Ada Kemungkinan

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi peluang duet bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo bersama bacapres Prabowo Subianto.

Menurut Puan, wacana perjodohan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 masih memungkinkan.

"Apakah ada kemungkinan, ya mungkin-mungkin aja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (21/9/2023).

"Untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara," sambungnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa terbuka peluang untuk berduet dengan Prabowo Subianto selama belum ada yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Lantaran, politik saat ini masih sangat dinamis dan cair.

"Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi," kata Ganjar di Gedung High End, kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Meskipun demikian, PDIP dan Gerindra tetap pada keputusannya masing-masing menjadikan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Sejauh ini, diketahui, Ganjar Pranowo didukung oleh empat partai politik.

Di antaranya adalah PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo.

Sementara itu, Prabowo Subianto didukung oleh enam partai politik.

Yakni, Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Garuda.

Megawati setuju?

Megawati Soekarnoputri disebut tidak keberatan menerima wacana duet bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 

Hal ini disebut Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah.

Ia mengungkapkan, ada lima faktor yang menentukan terwujudnya wacana duet Ganjar-Prabowo ini. 

Di antaranya, keputusan dari Megawati, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo, Ganjar dan para ketua partai politik pendukung pemerintahan Jokowi. 

"Kalau dilihat dari wacana Ganjar-Prabowo itu, menurut saya ada lima faktor determinan yang akan memutuskan apakah duet itu mungkin terjadi atau tidak."

Baca juga: Megawati & Prabowo Duduk Semeja, Puan Buka Suara soal Wacana 2 Poros

"Pertama, faktor Ibu Megawati Soekarnoputri; kedua, Jokowi; ketiga Pak Prabowo, kemudian Ganjar dan faktor para ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Indonesia maju," ujarnya, dikutip dari youTube KompasTV, Jumat (22/92/2023). 

Menurut Basarah, berkaca dari pengalaman Mengawati hingga hubungan dengan Prabowo saat ini, Megawati berpeluang menerima duet dua bacapres itu.

"Dari kelima aktor tadi secara politis mereka masih sangat mungkin menyetujui duet Ganjar-Prabowo."

"Pertama dari sisi Megawati dia punya track record selama beberapa Pilpres selalau punya preferensi selalu menyandingkan tokoh nasionalis dan tokoh Islam dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) atau purnawirawan TNI," katanya. 

Basarah mengatakan, hubungan Megawati dengan Prabowo saat ini baik. 

"Pak Prabowo sampai saat ini hubungannya juga baik dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan bahkan beberapa kali minta waktu untuk bertemu," kata Basarah. 

Reaksi Prabowo

Prabowo mengakui, memang ada wacana dirinya akan berduet dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Tak menolak secara terang-terangan, Prabowo justru menyinggung soal kerukunan.

"Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan," kata Prabowo usai acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Kamis malam, 21 September 2023.

Prabowo berharap kondisi apapun yang terjadi, termasuk konstelasi politik, bisa dihadapi dengan rukun dan damai. "Kita harus sejuk," katanya.

Mantan Pangkostrad ini juga mengatakan bahwa hal ini pun berlaku pada siapa saja yang nantinya diberikan mandat kepercayaan oleh rakyat.

"Siapa pun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati," ucapnya. "Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai." (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini