Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama dari sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) masih tak kunjung dibeberkan, baik oleh bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo pun Prabowo Subianto. 

Meski saat ini nama bacawapres itu kian mengerucut, pakar hukum tata negara Fachri Bachmid mengingatkan supaya sosok bacawapres nanti dipilih tidak sekadar hanya untuk menaikkan elektabilitas bacapres saja. 

Baca juga: Soal Siapa Nama Cawapres Prabowo, Zulkifli Hasan: Tunggu Hari Senin

“Jangan jadi simbol formalitas saja, jangan jadi simbol untuk mendongkrak elektabilitas,” ujar Fachri saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023). 

Fachri menekankan sudah tidak relevan lagi dalam kontestasi pilpres mendatang bacawapres dipilih hanya untuk mendongkrak elektabilitas. 

“Kebutuhan kita ini bukan saja seorang wakil presiden yang duduk di istana negara, tapi mampu bisa bekerja, mampu bisa mengeksekusi ide dan gagasan besar,” tuturnya. 

Baca juga: Kandidat Cawapres Prabowo Kini Mengerucut 4 Nama, Dipastikan Ada Gibran dan Satu Tokoh Perempuan

“Bukan lagi negara formalitas yang cuma cukup ada simbol istana negara, simbol wakil presiden. Tapi (perlu) negara yang mampu mengurus rakyatnya,” sambung Fachri. 

Hal ini mengingat Indonesia adalah negara welfare state atau negara dengan konsep pemerintah yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. 

"Konsep welfare state-nya kayak begitu. Negara yang bisa memastikan rakyatnya itu bisa makan, bisa minum, tidur, bisa aman, sejahtera lahir batin, pendidikan maju, kesehatan dan seterusnya. Mengurus itu kan harus presiden yang aktif, wakil presiden yang konseptual,” pungkasnya.