TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki persamaan janji terkait riset dan inovasi nasional bila terpilih sebagai Presiden RI pada 2024 mendatang.
Anies dan Ganjar sama-sama tak mau pelit terkait anggaran riset.
Hal itu disampaikan Anies dan Ganjar dalam acara adu gagasan bacapres Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) dan Warta Kota di Studio Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).
Janji Anies
Anies menilai Indonesia perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk keperluan riset.
"Negara harus menyiapkan sumber daya yang cukup agar kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan benar dan obyektif," ucapnya.
Baca juga: Anies Bicara Gagasan Perubahan, Bawa Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Susun Kebijakan
Anies mengatakan, langkah untuk menyiapkan SDM di antaranya dengan menambah alokasi dana atau anggaran riset.
Menurutnya, anggaran riset di Indonesia rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Dan itu bisa dengan negara mengalokasikan dana, ditambah negara bermitra dengan privat sektor dan organisasi internasional, dengan dunia akademik domestik maupun global bentuk dari," kata Anies.
"Insentif bisa dengan pajak dan monetary lainnya, terutama bagi privat sektor supaya dia mau investasi di sini," lanjutnya.
Lebih lanjut Anies mengatakan, ada tiga bidang riset yang perlu dimasifkan di Indonesia.
Di antaranya termasuk riset tentang penyebaran lapangan pekerjaan.
"Riset-riset terutama yang berpengaruh pada nilai tambah, kedua pada penyebaran kesempatan lapangan pekerjaan, ketiga pada penambahan pusat-pusat perekonomian."
"Sehingga penelitian-penelitian ini akan bisa menjadi dasar bagi dilakukannya kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Tolak Pinangan PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud MD Ngaku Lebih Pas dengan Ganjar ketimbang Prabowo
Janji Ganjar
Sementara itu, Bacapres Ganjar Pranowo menyebut jika terpilih menjadi Presiden RI ke-8, maka ia berjanji akan memberikan insentif kepada periset dan pihak swasta.