Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Denny JA mengatakan isu yang menyerang Gibran Rakabuming Raka terkait pembangunan politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) lambat laun akan menjadi isu usang.

Pasalnya, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA ini menyebut bahwa dinasti politik merupakan fenomena lazim yang ada dalam negara bersistem demokrasi.

“Reaksi terhadap isu ini bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, dimana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi,” kata Denny JA kepada wartawan, Minggu (22/10/2023).

Ia menjelaskan dinasti politik bukan cuma ada di Indonesia, tapi juga negara demokrasi maju di Eropa dan Amerika Serikat.

Bahkan lanjutnya, PDIP sendiri juga memperlihatkan hal itu ketika Pinka Haprani yang maju sebagai calon legislatif saat ibunya, Puan Maharani masih menjabat Ketua DPR RI. 

Hal ini menunjukkan bahwa fenomena dinasti politik diterima sebagai hal yang sah dan tak ada pelanggaran hukum terhadapnya.

"Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani. Contoh serupa dapat ditemukan dalam keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan di luar negeri, seperti dalam keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Bush, atau Nehru di India," kata Denny.

Denny menuturkan, dinasti politik dianggap wajar dalam bentuk negara demokrasi karena punya prinsup persamaan hak bagi seluruh warganya.

Sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang asal usul keluarga mereka. Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga tidak melarang anak-anak presiden, gubernur, atau walikota untuk menjadi pemimpin nasional jika orang tua mereka masih menjabat.

Jadi, menurut Denny jika konstitusi tidak mengatur larangan semacam itu, mengapa opini publik harus membatasinya?

“Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara," sambung dia.

Oleh karenanya, jika Gibran Rakabuming Raka dipilih sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, maka biarkan rakyat menentukan dari belakang bilik suara TPS.

Ia memandang Gibran jadi pertimbangan untuk dimajukan sebagai cawapres karena memilik potensi besar menarik dukungan dari generasi milenial. Selain itu, Gibran juga dinilai bisa mempengaruhi pemilih di Jawa Tengah dan orang-orang yang masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Baca juga: Jawaban Tegas Kaesang Terkait Gibran Jadi Cawapres Prabowo dan Tudingan Dinasti Politik

"Sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, keputusan akhir ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Dinasti politik adalah realitas politik yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi, dan nasib Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan oleh suara rakyat dalam proses demokratis ini," pungkas Denny.