TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai calon presiden Prabowo Subianto adalah sosok solidarity maker yang merangkul lawan-lawan politiknya.

Menurutnya, jika Prabowo menang di pemilu Pilpres 2024 opsi untuk memasukkan parpol di luar Koalisi Indonesia Maju ke dalam pemerintah sangat memungkinkan.

“Saya berkeyakinan bahwa Pak Prabowo nanti akan merangkul semua pihak yang mau bekerja sama berkolaborasi dengan beliau,” katanya saat podcast di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: PAN Sebut Prabowo-Gibran Punya Peluang Menang Satu Putaran

Eddy mengatakan apalagi program-program Presiden Joko Widodo dijalankan, dikuatkan, dan dikawal juga oleh PDIP selama 9 tahun ini.

“Saya melihat peluang itu ada dan saya berharap semua kekuatan yang kita bisa galang untuk bersama-sama menjinjing beban yang berat ini, sama-sama kita kerjakan,” imbuhnya.

Simak wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno:

Tanggal 25 Oktober yang lalu presiden dan calon wakil presiden PAN bersama Koalisi Indonesi Maju telah mendaftarkan pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran padahal sebelumnya selalu menyodorkan Erick Thohir kecewa tidak?

Dibilang kecewa rasanya mungkin juga tidak, kalau memang harapan tidak terpenuhi terus terang memang dari awal kita sudah menyepakati ketika bergabung dalam koalisi bersama-sama Pak Prabowo bersama Gerindra dan kemudian Golkar termasuk di saat itu masih ada PKB.

Kita harus sepakat bahwa mekanisme pemilihan dan penetapan cawapres itu dilaksanakan melalui forum kesepakatan para ketua umum dan itu dipimpin oleh Pak Prabowo apapun hasilnya itu nanti kita akan sepakati bersama.

Dan kita sudah sepakat di awal bahwa kita akan menghormati keputusannya seperti apa apa dan kita menghendaki keputusan itu adalah mufakat yang bulat bukan sebuah skema di mana kita terpaksa voting.

Jadi kita sudah sepakat itu jadi apapun waktu itu apapun kesepakatannya kita tentu menghormati dan kita laksanakan. Nah komitmen itu kita jaga sampai dengan kita memutuskan lanjutan dan itu semua kita laksanakan secara bulat mufakatnya.

Baca juga: Elektabilitas Anies, Ganjar dan Prabowo Subianto Berdasarkan 5 Lembaga Survei di Bulan Oktober 2023

Boleh enggak diceritakan bagaimana kronologis urutan atau ceritanya sampai kemudian KIM memutuskan bulat bahwa Gibran sebagai pendamping dari Prabowo?

Memang pada pertemuan antara ketua umum kira-kira mungkin sekitar tiga minggu sebelum mengantarkan beliau-beliau ini ke KPU. Di awal Oktober itu ada pertemuan di rumah Pak Prabowo.

Dan di situ Pak Prabowo berdiskusi dengan kami semua dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen parpol tentang siapa-siapa saja yang berpeluang menjadi cawapres.

Tentu kami dalam pertemuan itu masih mengajukan Mas Erick, Golkar tetap mengajukan Pak Airlangga, PBB mengajukan Pak Yusril, Gelora pada saat itu menganjurkan Mas Gibran. Termasuk juga ada usulan dari internal Gerindra terhadap Mas Gibran di beberapa beberapa daerah-daerah.

Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan Pak Prabowo mengatakan meminta para ketua umum menuliskan nama-nama cawapresnya, 3 nama tidak perlu kemudian nama-nama di kertas itu diberikan nama penulisnya tidak perlu.

Pak Zulhas juga menuliskan namanya yang mewakili Pak Prabowo menuliskan nama yang mewakili Gerindra adalah Pak Muzani. Kemudian diserahkan kepada Pak Prabowo beliau mengatakan nanti saya mau baca sebelum tidur ya.

Waktu itu Pak Airlangga masih bercanda jangan Pak nanti kalau Bapak baca justru nggak bisa tidur. Tapi Pak Prabowo juga bercanda saya kalau enggak baca nanti saya penasaran enggak bisa tidur juga gitu.

Jadi setelah namanya sudah diterima oleh Pak Prabowo, hasilnya apa siapa saja nama-nama di situ terus terang yang mengetahui itu hanya Pak Prabowo.

Baca juga: Golkar Yakin Ridwan Kamil Bakal Gabung Tim Kampanye Prabowo-Gibran: Sejauh Ini Konsisten

Setelah awal Oktober itu lalu kemudian muncul lah kontroversi mengenai putusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober. Bagaimana waktu itu karena menimbulkan reaksi yang luar biasa apa yang dilakukan di KIM?

Pertama memang kita lihat bahwa dengan adanya keputusan itu peluang untuk Mas Gibran kemudian menjadi cawapres terbuka lebar.

Pada waktu itu memang pembahasannya adalah Mas Gibran disebut tetapi tentu meskipun itu baru bisa masuk ke dalam nominasi aktual seperti cawapres ketika sudah dibuka peluangnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kita pada saat itu masih membuka diskusi dialog dan berharap akan ada pertemuan para ketua umum. Pada waktu keputusan MK keluar memang tidak bisa dilaksanakan pertemuan segera karena ketua umum sedang ada lawatan ke luar negeri bersama Pak Presiden ke China dan Saudi.

Pak Zulhas menyatakan akan pulang kembali pada hari Jumat nanti kita bahas kalaupun ada yang perlu kita deklarasikan ya di akhir pekan saja.

Lalu diputuskan begitu dan setelah Pak Zul kembali kan ada momen di mana kemudian Pak Prabowo datang ke rumah Pak Zul malam-malam disusul oleh Mas AHY juga datang.

Nah memang Pak Airlangga pada saat itu menyatakan izin untuk tidak hadir karena mempersiapkan rapimnas pada keesokan harinya. Dan pasca pembicaraan itu ya intinya Pak Zul menegaskan Pak Prabowo kita kan sudah sepakat dengan nama-nama yang sudah kita ajukan dan kita tidak akan mundur dari komitmen.

Kita serahkan keputusan itu kepada capres dan PAN tegak lurus dengan apa yang sudah akan diputuskan oleh capres kita. Apalagi PAN ini kan sudah dua kali mendukung Pak Prabowo di Pilpres ini yang ketiga kalinya.

Jadi komitmen itu kuat. Kita katakan bahwa putusan daripada capres kita ya tentu akan kita laksanakan sehingga akhirnya Pak Prabowo memutuskan ayo kalau begitu besok kita kumpul lagi.

Dalam pertemuan itu hari ini minggu juga pada saat itu sudah ada deklarasi resmi dari Partai Golkar untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pada hari Minggu malam Pak Prabowo menanyakan bagaimana bapak-bapak ada usulan tentang nama-nama, semuanya menyerahkan kepada Pak Prabowo.

Semua sepakat agar Pak Prabowo putuskan malam ini dan akhirnya diputus pada malam itu yasudah oke kita fighting.

Bagaimanapun kan munculnya nama Mas Gibran ini Pak Presiden Jokowi sebagai ayahnya dan harus mendapat setuju. Sepengetahuan Pak Eddy seperti apa proses sampai pada Pak Jokowi berkata setuju.

Sepengatahuan saya itu bisa saya ceritakan tetapi rasanya kan tidak elok karena menurut saya ada hal-hal yang mungkin kita perlu kita bahas secara umum saja.

Intinya begini Pak Prabowo lah yang mengusulkan kepada Pak Presiden bahwa seluruh koalisi setuju keputusan untuk mencalonkan Mas Gibran. Saya terus terang tidak tahu respon Pak Presiden tapi saya yakini beliau sebagai orang tua memberikan restu.

Apakah itu dalam doa saya juga enggak tahu bisa ditanyakan kepada Pak Prabowo. Tetapi saya yakin karena pada saat itu kita sudah sepakat dan bisa laporkan kepada Pak Presiden. Saya juga lega ketika Pak Prabowo mengatakan kita all out akan mendukung pasangan kita.

Kita semua all out pada keputusan bahwa kita akan berjuang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran.

Baca juga: KPU Digugat karena Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Komisi II DPR

Jadi tafsirnya kalau begitu artinya sudah dapat lampu hijau dari Pak Jokowi kira-kira begitu ya?

Saya kembali ketika kita sudah sepakat mengusung Mas Gibran sebagai cawapresnya saya kira semua sudah tidak ada halangan lagi bagi kita untuk menyampaikan kepada publik dan kemudian mempersiapkan untuk pendaftaran

Apakah kemudian Pak Prabowo meminta restu kepada Pak Jokowi untuk menjalankan keputusan daripada koalisi ya itu saya terus terang tidak tahu.

Tetapi saya kok punya pemikiran bahwa sebagai seorang menteri yang bawahan presiden saya yakin seperti ada restu. Tetapi saya yakin Pak Prabowo sebagai seseorang yang teguh menjalankan keputusan yang disepakai koalisi.

Kalau menurut feeling Pak Eddy, PDIP itu berada di luar atau di dalam misalnya Pak Prabowo dan Gibran menang?

Pak Prabowo itu adalah seorang solidarity maker, jadi artinya beliau itu orang yang akan merangkul semua pihak yang yang mau diangkut.

Saya berkeyakinan bahwa Pak Prabowo nanti akan merangkul semua pihak yang mau bekerja sama berkolaborasi dengan beliau.

Secara spesifik PDIP itu masuk dalam atau enggak? Atau akan memilih oposisi seperti pemerintah Pak SBY 10 tahun atau mau masuk?

Satu karena beliau sebagai solidarity maker akan diajak dan kita kemudian kan menjalankan program-program Pak Jokowi yang kita kuatkan kita sempurnakan. Yang mana program-program Ini adalah program-program yang di dijalankan, dikuatkan, dan dikawal juga oleh PDIP selama 9 tahun ini.

Saya melihat peluang itu ada dan saya berharap semua kekuatan yang kita bisa galang untuk bersama-sama menjinjing beban yang berat ini, sama-sama kita kerjakan.

Sekarang ini di timses Pak Prabowo sudah ada sejumlah menteri, menurut Anda secara etika bagusnya mereka mundur atau tidak dari kabinet?

Kalau sebagai ketua tim saya kira itu wajib mundur karena ketua tim itu pekerjaan penuh. Tetapi kalau itu hanya duduk sebagai anggota tim pembina atau sebagai tim pakar itu kan sifatnya sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Sehingga fokusnya itu ya bisa di tetap berada tupoksinya sebagai menteri tanpa mengganggu waktu secara signifikan

Mungkin nanti kita lihat bahwa ketika nanti para menteri-menteri ini menjadi jurkamnas. Mereka harus cuti kalau sehari dalam satu minggu kan diizinkan.

Kalau kita pikir sabtu minggu senin itu kan bisa digunakan dan itu cukup berarti untuk bisa kemudian mendedikasikan waktu 3 hari dalam satu minggu untuk membantu kemenangan.

Baca juga: Gerindra Jateng: Berantas Kemiskinan Jadi Program Utama Prabowo dan Gibran Jika Menang Pilpres 2024

Apakah kontroversi putusan MK nomor 90 juga menjadi concern dari PAN dan Koalisi Indonesia Maju?

Saya bukan ahli hukum meskipun saya sekolah hukum sebelumnya. Tetapi putusan MK itu ketika sudah diketok yaitu final dan mengikat apapun latar belakangnya.

Sekarang dengan adanya persetujuan antara DPR dengan KPU RI untuk mengubah PKPU persyaratan capres cawapres saya kira itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah melangkah maju daripada keputusan kontroversial itu.

Karena keputusan itu sudah dijalankan sekarang dan membentuk aturan turunan. Saya yakin apapun putusan yang dibuat pasti ada pro dan kontra andai kata Pak Prabowo mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapres itu pun ada pro dan kontra.

Kembali lagi kita sudah memutuskan ini secara bulat dan kita sudah sepakat akan all out. Jadi ya sekarang ini kita berfokus untuk bagaimana mensosialisasikan pasnagan calon kita untuk kedepan menjelang tanggal 14 Februari.

Sekarang ini MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) muncul berbagai pendapat bahwa terjadi conflict of Interest dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bisa saja membatalkan keputusan itu. Apakah ini tidak diantisipasi oleh PAN dan Koalisi Indonesia Maju?

Saya tidak tahu kalau kewenangan MKMK itu sejauh mana. Apakah mampu untuk memberikan keputusan yang kemudian berujung pada pembatalan. Karena kembali lagi bahwa keputasan MK itu final and mengikat.

Kedua putusan MK apakah itu nanti sifatnya lebih kepada rekomendasi terhadap proses yang berjalan para pihak yang kemudian mengadili putusan ini.

Tapi menurut kami ketika sudah diputus oleh MK maka putusan itu tentu mengikat dan saya tidak melihat kecuali kalau ada yang bisa mungkin berargumentasi lebih lanjut ada cara untuk membatalkan ini apakah berdasarkan prosedur atau berdasarkan cacat dalam pelaksanaan persidangannya.

Saya masih belum terpikir ke sana.

Ketika putusan MK itu nomor 90 muncul ada Profesor Yusril yang juga merupakan Ketum dari PBB mengungkapkan mengakui keputusan itu mengandung masalah begitu pula Pak SBY. Apakah ini tidak memengaruhi Koalisi Indonesia Maju?

Kita merujuk kembali lagi kepada aturan hukum yang sudah baku saat ini hasil keputusan yang sudah final. Kedua juga sekarang aturan turunannya dalam perubahan PKPU jadi karena ini sudah proses yang sudah berjalan kita berpegang pada aturan yang sekarang.

Pesan kepada masyarakat menjelang Pemilu Pilpres 2024 agar masyarakat tidak gelut, tidak saling mencaci maki?

Ya saya berharap bahwa Pemilu 2024 itu merupakan sebuah perhelatan demokrasi yang mencerahkan. Pertarungan yang ada gagasan ide program dan masyarakat disuguhkan oleh program-program yang bisa dicerna oleh masyarakat.

Dan kemudian masyarakat bisa memutuskan berdasarkan rasionalitasnya, bagaimana yang terbaik Putra Bangsa mana yang terbaik yang bisa dipilih.

Ini segala sesuatu di dalam alam demokrasi yang terbuka pilihan itu menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya masyarakat.

Kami sebagai partai politik hanya mengantarkan saja para calon-calon untuk kita persembahkan masyarakat, masyarakat lah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden kita kedepannya. (Tribun Network/Reynas Abdila)